Penyedia Air Minum atau Sekadar Label? Saatnya Berbenah dan Tunjukkan Kinerja Sejati

BloggerBorneo.com – Dalam kehidupan modern, air bersih bukan lagi sekadar kebutuhan, melainkan hak dasar setiap warga negara.

Sayangnya, hak ini masih menjadi mimpi bagi sebagian masyarakat Indonesia, terutama mereka yang menggantungkan hidup pada layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

PDAM Hanya Sebuah Formalitas Nama???

Ironisnya, dari nama besar yang disandang—Air Minum—layanan yang diterima sering kali justru jauh dari layak untuk diminum. Air yang keruh, berbau, bahkan tak jarang mati total selama berhari-hari seolah menjadi kelaziman yang sulit ditolak.

Sebagai seorang jurnalis sekaligus pelanggan PDAM selama lebih dari satu dekade, saya merasa perlu menyuarakan kejanggalan ini.

Sudah saatnya publik mempertanyakan: apakah nama “Perusahaan Daerah Air Minum” itu benar-benar mencerminkan fungsi dan tanggung jawab yang dijalankan? Ataukah hanya sebatas label institusional yang kehilangan makna? J

ika air yang disalurkan tidak bisa diminum, maka kita seharusnya tidak lagi menyebutnya “air minum.” Dan ini bukan sekadar perkara semantik—ini menyangkut kepercayaan publik dan akuntabilitas penggunaan uang negara.

Salah Kaprah Nama: Air Minum Tapi Tidak Bisa Diminum

Nama Perusahaan Daerah Air Minum mengandung janji yang kuat: bahwa air yang disediakan oleh perusahaan ini layak dan aman untuk dikonsumsi langsung.

Namun, realitas di lapangan berbicara lain. Banyak pengguna mengeluhkan kualitas air yang jauh dari standar air minum.

Air berwarna kuning kecoklatan, berbau tanah atau logam, dan kadang-kadang bahkan bercampur endapan lumpur.

Pertanyaan mendasarnya adalah: bagaimana mungkin sebuah institusi yang secara resmi mengusung misi menyediakan air minum, justru tidak menyuplai air yang bisa langsung diminum?

Jika air PDAM tidak bisa langsung dikonsumsi tanpa dimasak atau disaring terlebih dahulu, bukankah ini berarti lembaga tersebut gagal menjalankan mandat sesuai dengan namanya?

Masyarakat pun harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air galon atau memasang filter air sendiri di rumah.

Ini menciptakan ketimpangan: masyarakat membayar dua kali untuk kebutuhan yang seharusnya ditanggung oleh negara melalui PDAM—pertama melalui tagihan PDAM, kedua melalui air minum tambahan.

Tanggung Jawab dan Dana Publik

Yang lebih mengkhawatirkan, PDAM dibiayai oleh dana publik. Artinya, segala bentuk pembangunan infrastruktur, pengolahan air, hingga biaya operasionalnya bersumber dari uang rakyat.

Dalam konteks ini, publik berhak menuntut transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan yang sepadan dengan dana yang telah dikeluarkan.

Jika sebuah lembaga dibiayai oleh pajak atau sumber daya negara lainnya, maka lembaga itu tidak sekadar menjalankan fungsi teknis, melainkan fungsi sosial.

PDAM bukan sekadar perusahaan, ia adalah instrumen pelayanan publik yang harus mampu menjamin akses air bersih dan aman bagi seluruh masyarakat.

Jika tidak bisa memenuhi aspek “air minum,” maka setidaknya harus ada kejujuran dalam nama dan transparansi dalam kinerja.

Saatnya Rebranding atau Berbenah Total?

Jika kualitas air yang disediakan PDAM memang belum mencapai standar air minum, maka sebaiknya kita jujur pada publik.

Opsi pertama adalah mengubah nama institusi menjadi Perusahaan Daerah Air Bersih—lebih jujur, lebih membumi, dan tidak membebani dengan janji yang belum ditepati.

Namun, opsi terbaik tentu bukan sekadar ganti nama, melainkan melakukan pembenahan besar-besaran agar PDAM benar-benar dapat menyediakan air yang layak konsumsi.

Ini mencakup investasi pada sistem filtrasi, pemeliharaan pipa, peningkatan kualitas sumber air, serta pelatihan dan pengawasan tenaga operasional.

Teknologi modern seperti ultrafiltration, reverse osmosis, atau sistem ozonisasi sudah tersedia dan seharusnya mulai diterapkan secara bertahap.

Perlu Transparansi dan Pelibatan Publik

PDAM juga perlu membuka ruang partisipasi dan dialog publik. Salah satu kelemahan lembaga ini adalah minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi.

Publik sering kali tidak tahu-menahu tentang laporan kualitas air, proyek infrastruktur yang sedang berjalan, atau kendala teknis yang terjadi.

Langkah positif yang bisa diambil adalah menerbitkan laporan kualitas air setiap bulan, membuat kanal pengaduan online yang responsif, serta melibatkan LSM atau universitas dalam audit kinerja.

Ketika publik tahu bahwa suara mereka didengar, maka kepercayaan pun akan tumbuh kembali.

Masukan untuk Perbaikan Pelayanan

Berikut beberapa rekomendasi konkret yang dapat dijadikan acuan bagi PDAM dalam meningkatkan layanannya:

1. Standarisasi Kualitas Air – Pastikan seluruh air yang disalurkan telah melewati uji laboratorium dengan parameter sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

2. Sistem Peringatan Dini – Jika ada gangguan layanan, air keruh, atau pemeliharaan pipa, informasikan segera kepada pelanggan melalui SMS blast atau media sosial resmi.

3. Pembaruan Infrastruktur – Banyak pipa distribusi sudah usang dan bocor. Perlu ada peta digitalisasi jaringan pipa untuk perencanaan renovasi sistematis.

4. Pelatihan SDM Berkala – Pegawai PDAM, khususnya di lapangan dan laboratorium, harus diberi pelatihan berkala untuk memastikan profesionalisme dan keahlian sesuai perkembangan teknologi.

5. Skema Subsidi untuk Rumah Tangga Miskin – Air adalah hak dasar. Masyarakat kurang mampu harus mendapatkan subsidi atau tarif khusus agar tetap mendapat akses air layak.

Penutup

Air adalah kehidupan. Dan PDAM, sebagai institusi negara, seharusnya menjadi penjaga kehidupan, bukan hanya pengelola tagihan.

Nama besar “Perusahaan Daerah Air Minum” bukan sekadar identitas, melainkan tanggung jawab moral dan sosial yang harus ditepati. Jika air yang diberikan belum bisa diminum, maka saatnya kita jujur dan berbenah.

Bukan untuk menyalahkan, melainkan agar ke depan PDAM bisa menjadi simbol pelayanan publik yang profesional, transparan, dan benar-benar berpihak pada rakyat. (DW)