Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kalbar Terkendala Pengadaan Food Tray Standar
Penyedia logistik lokal kesulitan penuhi spesifikasi alat makan, harga melonjak drastis hingga capai Rp70 ribu per unit
Workshop Digital Marketing untuk Lembaga Pendidikan 2024
BloggerBorneo.com – Pemerintah pusat resmi menggulirkan program makan bergizi gratis di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat.
Program yang merupakan inisiatif Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak usia sekolah secara merata di seluruh Indonesia.
Program Makan Bergizi Gratis di Kalbar
Namun, implementasi program strategis tersebut di lapangan tidak semulus yang diharapkan. Di Kalimantan Barat, pelaksanaan program makan bergizi ini menghadapi sejumlah kendala.
Salah satu kendala yang dihadapi adalah sulitnya pengadaan wadah makanan atau food tray sesuai spesifikasi yang ditetapkan pemerintah.
Spesifikasi Tray Menjadi Penghambat
Pemerintah telah menetapkan bahwa food tray yang digunakan harus memiliki ukuran 28 x 22 x 6 cm. Namun, menurut dua penyedia logistik asal Pontianak, Muhammad Taufik dan Adhit, ketersediaan food tray dengan ukuran tersebut sangat langka di pasaran, khususnya di daerah.
“Banyak mediator yang ikut-ikutan tapi tidak punya modal maupun pemahaman teknis. Akhirnya, penyedia logistik yang serius malah kesulitan mendapatkan barang dengan harga wajar,” ungkap Taufik saat diwawancarai pada Kamis (9/5).
Kondisi ini tak hanya menghambat proses pengadaan, tapi juga membuat harga food tray melonjak tajam. Adhit, yang juga merupakan salah satu penyedia lokal, menyebut harga per unit bisa mencapai Rp55 hingga Rp70 ribu.
Bahkan, beberapa supplier menetapkan syarat pembelian minimal satu juta unit—jumlah yang sangat tidak rasional untuk penyedia di tingkat daerah.
Spesifikasi Tinggi, Barang Tak Tersedia
Selain mahal, keterbatasan stok juga menjadi masalah utama. Menurut Adhit, food tray yang banyak tersedia di pasaran hanya memiliki tinggi sekitar 4 cm, padahal pemerintah mewajibkan tinggi 6 cm.
“Speknya memang jelas, harus 6 cm. Tapi yang ada di pasaran kebanyakan hanya 4 cm. Itu pun harganya sudah tidak masuk akal. Kalau terus begini, kasihan sekolah-sekolah dan anak-anak yang jadi target utama program ini,” ujarnya.
Ia bahkan menyindir praktik monopoli yang terkesan terjadi dalam pengadaan alat makan tersebut. “Rp50 miliar mending beli bitcoin daripada harus beli tray harga nggak masuk akal,” kata Adhit berseloroh.
Ajak Kolaborasi, Bukan Kompetisi
Melihat situasi yang kurang sehat ini, Muhammad Taufik mengambil langkah inisiatif dengan membuka ruang kolaborasi bagi para penyedia logistik lain di Kalimantan Barat.
Ia menyadari bahwa untuk menyukseskan program nasional ini, dibutuhkan semangat gotong royong antarpelaku usaha lokal.
“Kalau ada teman-teman penyedia logistik di Kalbar yang kesulitan cari tray sesuai spek, silakan hubungi saya langsung. Kita bisa bantu bareng-bareng. Ini untuk kebaikan bersama, khususnya anak-anak kita,” ujar Taufik.
Inisiatif kolaboratif ini menjadi angin segar di tengah tantangan teknis yang dihadapi para penyedia logistik daerah. Semangat kebersamaan dianggap sebagai solusi sementara sembari menunggu langkah konkret dari pemerintah pusat dan daerah.
Peran Strategis Pemda
Program makan bergizi gratis memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, terutama generasi muda.
Oleh karena itu, peran aktif pemerintah daerah (Pemda) juga sangat dibutuhkan, baik dari sisi fasilitasi logistik, percepatan distribusi, hingga mengatasi hambatan pengadaan barang.
Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Kalimantan Barat diharapkan dapat segera melakukan koordinasi lebih intensif dengan para penyedia lokal dan kementerian teknis terkait, guna memastikan kelancaran distribusi alat makan dan pelaksanaan program secara keseluruhan.
Harapan ke Depan
Pelaksanaan program makan bergizi gratis ini membuka peluang besar bagi peningkatan kualitas hidup anak-anak Indonesia.
Namun agar tujuan tersebut tercapai, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha lokal sangatlah penting. Transparansi, efisiensi, dan kolaborasi menjadi kunci sukses program ini di masa depan.
Jika hambatan-hambatan logistik seperti pengadaan food tray tidak segera diatasi, maka dampaknya bisa langsung dirasakan oleh pihak sekolah dan siswa sebagai penerima manfaat utama. (DW)
