Kami Rakyat Kalimantan Barat Menolak Dana Hibah Provinsi Kalbar 19,1 Miliar untuk Gedung Parkir Kejati Kalbar

Sebuah spanduk bertuliskan “Kami Rakyat Kalimantan Barat Menolak Dana Hibah Provinsi Kalbar 19,1 Miliar untuk Gedung Parkir Kejati Kalbar” muncul di status facebooknya Bang Adong Brekele.

Tanpa pikir panjang Blogger Borneo langsung meminta izin untuk menjadikan dokumentasi spanduk tersebut sebagai feature image di tulisan ini.

Rakyat Kalbar Tolak Dana Hibah ke Kejati Kalbar

Entah kenapa semakin kesini kok rasanya semakin kesana. Padahal beberapa waktu lalu, Gubernur Kalimantan Barat membuat statement bahwa pemangkasan anggaran memberi dampak.

Eh, kenapa sekarang malah membuat keputusan untuk memberikan dana hibah sebesar 19,1 miliar ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat hanya untuk gedung parkir.

Sebenarnya pemberitaan mengenai ini sudah Blogger Borneo ketahui seminggu lalu, tapi saat itu masih belum terlalu ngeh. Hanya sempat berpikir dan bertanya dalam hati “Kok gede banget anggarannya?”

Sejak beredarnya status mengenai hibah lahan parkir yang dananya mencapai belasan miliar tersebut, pasti setiap melewati depan gedung tersebut selalu menolehkan kepala.

Tulisan Status dari Seorang Penulis Kalbar

Hingga pada akhirnya Blogger Borneo membaca tulisan dari Bang Rosadi Jamani di laman media sosialnya seperti ini:

Demi Rasa Aman, Nyenyak Tidur, Apa Pun Permintaan Lembaga Hukum Harus Dilayani

Semua bermula dari rencana Pemprov Kalbar membangun gedung parkir Kejati Kalbar senilai Rp19,1 miliar. Luar biasa…

Gedung parkir mendadak menjadi gedung paling ramai dibicarakan. Puluhan ribu netizen ikut berkomentar. Banyak yang mempertanyakan urgensinya.

Maklum. Ini uang rakyat, bukan uang hasil menang arisan. Simak lagi narasinya sambil seruput Koptagul, wak!

Publik mulai berteori. Jangan-jangan gedung parkir bukan sekadar tempat kendaraan berteduh dari hujan, tetapi juga tempat memarkir rasa cemas pemerintah daerah terhadap aparat penegak hukum.

Waduh. Tapi tenang. Ini satire, bukan surat dakwaan.

Yang menarik, ada seorang pejabat penting di sebuah dinas ikut mengirim tulisan berisi kegelisahannya.

Ia merasa ASN sekarang berada dalam posisi serba salah.

Katanya, pemerintah sudah punya begitu banyak pengawas. Ada atasan. Ada kepala OPD. Ada Sekda, Inspektorat, APIP, BPKP, BPK, Ombudsman, DPRD, media, masyarakat. Belum lagi aparat penegak hukum.

Pertanyaannya, kapan ASN sempat melayani rakyat? Pagi warga datang. ASN membuka laptop. Warga mengira sedang menyelesaikan urusannya. Ternyata sedang mencari eviden. Mohon data, klarifikasi, matriks, tindak lanjut, upload, revisi. Belum selesai, datang lagi.

Masyarakat menunggu. ASN mengetik. Pengawas menunggu. ASN mengunggah. Masyarakat tetap menunggu.

Kalau begini terus, jangan-jangan perlu dibuat OPD baru, Dinas Pelayanan Pengawas.
Bidangnya lengkap: Eviden, Klarifikasi, SPJ, Tindak Lanjut, dan satu bidang paling penting, Yang Penting Aman. Hehehe.

Masalahnya ternyata bukan cuma pengawasan. Ada keluhan lain yang jauh lebih sensitif.

Pemda disebut-sebut kerap diminta “partisipasi” ketika lembaga tertentu menggelar ulang tahun, even besar, atau kegiatan kelembagaan. Bukan seratus ribu. Bukan dua ratus ribu. Kadang jutaan.

Kalau memang resmi, tentu harus ada dasar, mekanisme, dan pertanggungjawaban yang jelas. Tetapi kalau tidak tersedia pos anggaran dan SPJ-nya?

Nah, pemda mulai garuk-garuk kepala. Tidak melayani, takut hubungan menjadi tidak nyaman. Melayani, bingung mencari sumber dan pertanggungjawabannya.

Akhirnya lahirlah mantra birokrasi paling sakti, “Apa pun kehendaknya, layani saja. Demi aman.”

Ini yang bikin kita harus berhenti sebentar dan bertanya. Kalau pemda merasa harus selalu menyenangkan lembaga memiliki kekuatan hukum agar bisa tidur nyenyak, apakah ini masih hubungan kelembagaan yang sehat?

Sekali lagi, bukan berarti semua aparat melakukan itu. Bukan pula berarti lembaga hukum tidak boleh meminta dukungan sesuai aturan.

Yang dipersoalkan adalah budaya takut yang bisa membuat pemda kehilangan keberanian berkata tidak terhadap sesuatu tidak memiliki dasar jelas.

Sebab birokrasi terlalu takut akan melahirkan ASN paling aman sedunia. Tidak korup. Bagus. Tetapi juga tidak berani mengambil keputusan. Takut salah. Takut diperiksa. Takut dilaporkan. Takut berinovasi.

Akhirnya masyarakat bertanya, “Pak, kapan urusan kami selesai?” Jawabannya, “Sebentar, Bu. Kami sedang memastikan aman.”

Nah, celakanya, negara tidak dibangun untuk membuat pejabat merasa aman. Negara dibangun agar rakyat mendapatkan pelayanan.

Pengawasan memang wajib. Kalau ada korupsi, proses. Kalau ada penyimpangan, periksa. Kalau ada maladministrasi, koreksi.

Tetapi pengawasan harus membuat pemerintah semakin baik, bukan semakin lumpuh. Pengawasan itu seperti rem. Penting.

Tetapi kalau diinjak terus, mobil tidak akan pernah sampai tujuan. Karena itu, soal gedung parkir Rp19,1 miliar, publik berhak bertanya: apa urgensinya, apa manfaatnya, bagaimana perencanaannya, dan bagaimana pertanggungjawabannya?

Namun pertanyaan paling nakal mungkin, apakah yang sedang dibangun sebenarnya gedung parkir, atau gedung untuk membeli rasa aman?

Jangan-jangan kendaraan nanti punya tempat berteduh. Sementara keberanian pemerintah justru diparkir di basement.

Sebab APBD bukan ATM. Anggaran daerah bukan celengan bersama. “Demi aman” bukan prinsip pemerintahan. Prinsipnya harus sederhana, sesuai aturan, transparan, dan berpihak kepada rakyat.

Kalau memang semuanya benar, tidak perlu takut. Kalau ada yang salah, perbaiki. Kalau ada yang meminta di luar aturan, berani berkata, “Maaf, tidak bisa.”

Sebab tidur nyenyak itu penting. Tetapi tidur nyenyak karena semua lembaga sudah dilayani apa pun permintaannya? Waduh. Itu bukan tata kelola pemerintahan. Itu namanya birokrasi sedang mencari bantal.

Merasa Penasaran dan Melihat Kondisi Bangunan

Blogger Borneo jadi teringat bahwa posisi gedung tersebut tepat berada di seberang Hotel iBis Pontianak dan pernah beberapa kali hadir dalam kegiatan disitu, selalu dapat melihat langsung dari lantai 2.

Makanya ketika informasi mengenai dana hibah belasan miliaran akan dikucurkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ke KEJATI Kalbar, langsung teringat hotel ini.

Jadi pada satu kesempatan ketika akan melintasi hotel tersebut, Blogger Borneo langsung membelokkan kendaraan untuk singgah sekejap dan mengambil foto dokumentasi.

Fotonya sudah diambil, silahkan diperhatikan. Yang dimaksud dengan lahan parkirnya itu seberapa luas, ada gambaran nanti bakal jadi seperti apa dengan anggaran belasan miliar tersebut.

Kesimpulan

Melihat kondisi saat sekarang ini dimana kondisi keuangan pemerintah baik itu pusat maupun daerah, tentu saja adanya rencana ini akan langsung membuat telinga ini berdesing.

Disatu sisi mengatakan keuangan daerah harus diminimalisir sebagai dampak dari dana belanja dipangkas pusat, eh disisi lain malah mau ngasih dana hibah belasan miliar untuk lahan parkir.

Jadi wajar saja jika sampai Bang Adong Brekele dan Bang Rosadi Jamani membuat status dengan bahasa yang agak keras dan to the point karena merasa geram.

Ya sekarang kita lihat saja bagaimana kelanjutan dari kisah ini, dalam artian apakah tetap akan diteruskan atau dievaluasi kembali. (DW)