Produk Malaysia Banyak Dijual di Pontianak, Apakah Sesuai Aturan Perdagangan Indonesia?

Berjalan menyusuri sudut-sudut toko dan warkop di Pontianak menyuguhkan pemandangan yang sangat khas: jajaran kaleng susu olahan, bumbu dapur, cemilan kemasan, hingga produk perlengkapan rumah tangga buatan Malaysia terpajang rapi di rak penjualan.

Bagi masyarakat Kalimantan Barat, keberadaan produk asal Negeri Jiran bukan lagi barang asing.

Kedekatan geografis serta jalur lalu lintas darat antarnegara via perbatasan Entikong, Aruk, maupun Badau menjadikan arus barang lintas batas mengalir deras saban hari.

Namun, sebagai praktisi yang berkecimpung di dunia akuntansi, tata kelola keuangan, dan pendampingan UMKM, muncul satu pertanyaan mendasar yang krusial dari kacamata kepatuhan regulasi dan iklim usaha daerah:

Apakah banjir produk Malaysia di pasar retail Pontianak ini sudah sepenuhnya sesuai dengan aturan perdagangan dan tata kelola pabean di Indonesia?

Memahami Potret Perdagangan Perbatasan: Antara BTA dan Komersialisasi

Secara normatif, hubungan perdagangan lintas batas antara Indonesia dan Malaysia diatur dalam kerangka resmi Border Trade Agreement (BTA).

Perjanjian ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang hidup di zona perbatasan.

Berdasarkan ketentuan ini, penduduk perbatasan yang memiliki Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) diberikan keleluasaan membeli barang kebutuhan pokok dari wilayah Malaysia dengan batas nilai nominal tertentu (seperti limit kuota belanja bulanan tanpa tarif bea masuk komersial).

Secara filosofis, aturan ini adil. Tujuannya adalah menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan logistik warga di garis depan negara yang secara jarak geografis sering kali lebih dekat ke Sarawak ketimbang pusat distribusi nasional.

Permasalahan tata kelola baru timbul ketika barang-barang yang sejatinya dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan subsisten masyarakat perbatasan tersebut melimpah dan masuk ke pusat perputaran ekonomi perkotaan seperti Kota Pontianak.

Ketika produk komoditas perbatasan bergeser fungsi menjadi barang dagangan komersial dalam jumlah besar di pasar perkotaan, maka rezim hukum yang melingkupinya otomatis berubah.

Produk tersebut tidak lagi bisa berlindung di balik payung hukum “perdagangan perbatasan”, melainkan wajib tunduk pada Regulasi Impor Umum Perdagangan Internasional.

Tiga Titik Kritis Kepatuhan Regulasi Perdagangan

Apabila ditinjau dari instrumen tata kelola keuangan negara dan perlindungan konsumen, penjualan produk impor skala komersial di wilayah perkotaan harus memenuhi tiga aspek legalitas formal:

1. Kepatuhan Kepabeanan dan Pajak Impor (Landed Cost)

Setiap komoditas luar negeri yang diperjualbelikan secara komersial wajib melintasi prosedur pabean resmi (customs clearance).

Komoditas tersebut harus dilengkapi dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), memiliki Angka Pengenal Impor (API) atau NIB yang sesuai, serta melunasi kewajiban Bea Masuk, PPN Impor (11%), dan PPh Pasal 22.

Jika barang-barang tersebut masuk menggunakan celah fasilitas kuota perbatasan warga, lalu dikumpulkan oleh penampung (colector) dan diangkut ke Pontianak untuk dijual kembali secara eceran, maka terjadi ketimpangan transparansi pabean (unrecorded economy).

Praktik ini memicu kebocoran potensi penerimaan negara dari sektor bea masuk dan pajak.

2. Legalitas Kesehatan dan Keamanan Konsumen (BPOM dan Halal)

Aspek perlindungan konsumen merupakan pilar yang tidak boleh diabaikan.

Berdasarkan regulasi BPOM dan Undang-Undang Perdagangan di Indonesia, produk makanan, minuman, dan kosmetik olahan impor yang beredar secara luas wajib mengantongi izin edar resmi (kode BPOM RI ML).

Produk tersebut juga wajib menyantumkan label berbahasa Indonesia dan sertifikasi halal yang terintegrasi.

Produk Malaysia yang masuk melalui jalur informal supply chain sering kali masih beredar dengan label bahasa aslinya dan hanya mengandalkan izin edar negara asal (seperti KKM/JAKIM Malaysia).

Meskipun secara mutu barang tersebut berkualitas, secara administrasi hukum perdagangan Indonesia, produk tanpa izin edar lokal dikategorikan sebagai barang tidak berizin edar resmi di pasar domestik.

3. Asas Keadilan Usaha bagi Pelaku Usaha Lokal dan UMKM

Dari sudut pandang analisis bisnis, keberadaan produk luar negeri yang masuk tanpa beban biaya pabean penuh menciptakan persaingan harga yang tidak seimbang (unfair competition).

Pelaku UMKM lokal dan produsen dalam negeri di Kalimantan Barat harus menanggung biaya produksi lengkap—mulai dari pajak, biaya sertifikasi, standar BPOM, hingga operasional legal.

Sementara itu, barang impor informal dapat dijual dengan harga jauh lebih murah karena memotong jalur perpajakan dan efisiensi logistik perbatasan.

Langkah Strategis: Menyeimbangkan Kebutuhan dan Kepatuhan Usaha

Fenomena maraknya produk Malaysia di Pontianak tidak bisa hanya disikapi dengan penindakan kaku di lapangan.

Pendekatan integratif yang terstruktur sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus menegakkan aturan hukum:

• Pencegatan Jalur Distribusi (Supply Chain Audit): Otoritas bea cukai dan dinas perdagangan perlu memperketat pengawasan pada titik pengangkutan antarwilayah (jalur darat perbatasan menuju kota) untuk memastikan pemisahan tegas antara kuota konsumsi warga perbatasan dan pasokan komersial perkotaan.

• Edukasi dan Edu-Kepatuhan Pedagang Retail: Pedagang retail lokal di Pontianak perlu diberikan pemahaman mengenai risiko hukum menjual barang impor tanpa izin edar resmi (BPOM ML).

• Fasilitasi Impor Resmi Usaha Kecil: Pemerintah dapat mempermudah dan mentransparansikan prosedur impor kolektif bagi distributor lokal melalui skema impor resmi AFTA/Form D. Dengan memanfaatkan kesepakatan perdagangan bebas ASEAN, tarif bea masuk sebenarnya bisa ditekan hingga 0% secara legal, sehingga barang yang masuk tetap melintasi prosedur pabean resmi dan aman bagi konsumen.

• Penguatan Daya Saing Produk Lokal: Momentum ini harus dimanfaatkan oleh pelaku UMKM Kalimantan Barat untuk meningkatkan standar pengemasan (packaging), kepastian sertifikasi, serta efisiensi rantai pasok agar produk lokal mampu menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri.

Kesimpulan

Maraknya produk Malaysia di pasar Pontianak berada di persimpangan antara realitas geografis dan kepatuhan hukum.

Jika keberadaan barang-barang tersebut murni merupakan hasil impor komersial yang memenuhi dokumen pabean, membayar pajak impor, dan mengantongi izin BPOM RI, maka aktivitas perdagangan tersebut sepenuhnya legal dan sesuai aturan.

Namun, jika keberadaannya bertumpu pada perembesan fasilitas perdagangan perbatasan yang dikomersialkan di kota, maka praktik tersebut belum sesuai dengan ketentuan regulasi perdagangan Indonesia.

Syarat utama terwujudnya iklim ekonomi daerah yang sehat adalah transparansi akuntansi usaha, kepatuhan perpajakan, dan penghormatan terhadap legalitas perlindungan konsumen. (DW)