Dua hari lagi, tepatnya pada Rabu (31/01/2018), peristiwa penting akan terjadi. Bulan menunjukkan tiga fenomena sekaligus, yaitu Super Moon, Blue Moon, dan Gerhana Bulan. Fenomena ini dijuluki NASA sebagai Super Blue Blood Moon. Di lokasi-lokasi mana sajakah fenomena alam ini bisa dilihat?

Pada 31 Januari 2018 esok, sebuah supermoon seperti yang terjadi pada tahun baru kembali menyapa kita. Saat itu, bulan sedang purnama dan berada paling dekat dengan bumi di orbitnya.

Melansir berita dari laman Kompas.Com, Senin (29/01/2018), Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan bahwa fenomena langka yang dapat diamati di Indonesia tersebut muncul karena Matahari, Bumi, dan Bulan berada dalam satu garis.

Gerhana Bulan Super Moon

Pada saat itu, Bulan berada pada jarak terdekat dengan Bumi. Dwikorita menambahkan, kejadian fenomena ini sangatlah langka dan hanya terjadi setiap 100 tahun sekali.

Menurut Beliau, gerhana bulan akan mulai terjadi pada pukul 17.49 WIB dan masuk gerhana total pada pukul  19.51 WIB. Puncak gerhana akan terjadi pada pukul 20.29 WIB dan gerhana total akan berakhir pada pukul 21.08 WIB.

Total durasi gerhana diperhitungkan akan terjadi selama 5 jam 20,2 menit, jadi masih bisa disaksikan hingga pukul 22.11 WIB. Peristiwa bersejarah itu akan berakhir pada pukul 23.09 WIB.

Meski begitu, penampakan gerhana bulan selama lebih dari 5 jam itu hanya akan terlihat di beberapa daerah, antara lain di Pulau Sumatra, Pulau Jawa hingga bagian barat Jawa Timur, dan bagian timur Jawa Tengah, serta sedikit daerah di Kalimantan Barat Kota Khatulistiwa.

Di luar daerah tersebut, proses gerhana bulan dapat diamati pada fase gerhana bulan penumbra atau pada pukul 18.48 WIB.

Waktu Pemandangan Terbaik

Pemandangan terbaik untuk gerhana bulan tersebut adalah pada tengah malam di wilayah Asia tengah dan timur, Indonesia, Selandia Baru, dan Australia. Di belahan dunia lain, Alaska dan Hawai akan mendapatkan sekilas pemandangan gerhana bulan ini.

Pengamatan fenomena alam ini tentu lebih menarik bila dilakukan bersama-sama. Sebab itu, beberapa tempat di Jakarta akan dibuka dan bisa menjadi pilihan untuk menikmati pemandangan langka ini. Mereka adalah Observatorium Bosscha, Planetarium Jakarta, Taman Mini Indonesia Indah, Museum Fatahillah, Setu Babakan Kampung Betawi, serta Bukit Tinggi.

Saat terjadi gerhana bulan pada 31 Januari 2018 nanti, cahaya bulan akan tersaring oleh atmosfer. Saat itu, cahaya biru akan memantuh jauh dari bulan dan cahaya merah akan tercermin di bulan. Hal inilah yang menyebabkan kenapa istilah yang digunakan adalah Blood Moon atau Bulan Darah.

“Selain itu (super blue blood moon) juga akan diamati di 21 titik pengamatan hilal yang biasa kami lakukan pengamatan di sana. Bahkan, di Makassar juga akan ada nonton bersama fenomena Super Blue Blood Moon” sambung Dwikorita.

Namun, jangan sedih jika Anda terlalu sibuk dan tak bisa mengamati fenomena tersebut secara langsung. Cukup siapkan kuota internet untuk melihat tiga fenomena alam itu di situs BMKG.

Sementara itu, Kepala Pusat Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG Jaya Murjaya mengungkapkan, fenomena langka ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi. Dengan demikian, mitos yang berkembang seputar gerhana dapat tergantikan dengan penjelasan ilmiah.

“Ini fenomena alam yang secara alamiah sudah bisa diprediksi. Jangan dikaitkan dengan mitos-mitos, seperti ibu hamil harus masuk ke kolong tempat tidur. Ini adalah pendidikan ilmiah yang bisa diedukasi ke masyarakat,” ujar Jaya.

Referensi:

• http://sains.kompas.com/read/2018/01/29/200100823/super-blue-blood-moon-di-langit-indonesia-catat-waktu-dan-tempatnya
• http://sains.kompas.com/read/2018/01/05/200600623/fenomena-supermoon-biru-sekaligus-gerhana-akan-terlihat-di-indonesia

Tepat pada pukul 00.00 tadi malam, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat secara resmi menutup proses pendaftaran calon pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk wilayah Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, dan Provinsi Kalimantan Barat. Setelah sempat melihat begitu banyaknya spanduk yang bertebaran di sejumlah titik di kawasan kota Pontianak, akhirnya pada hari ini (Kamis, 11/01/2018) baru bisa dilihat pasangan-pasangan siapa saja yang sudah pasti maju ke proses pesta demokrasi selanjutnya.

Terlepas dari siapapun yang terpilih, Blogger Borneo baru melihat adanya surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi per tanggal 27 Desember 2017 mengenai “Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

LARANGAN PNS BERPOLITIK

Dalam surat keputusan menteri tersebut, merujuk kepada salah satu aturan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, berdasarkan Pasal 11 huruf c, menyatakan bahwa dalam etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, semisal:

1. PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
2. PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
3. PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
4. PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik;
5. PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online (daring) maupun media sosial;
6. PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.
7. PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan partai politik.

Selain mengatur aturan mengenai larangan PNS berpolitik, surat edaran menteri PAN-RB ini juga turut mengatur mengenai sanksi apa saja yang akan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) jika didapati melakukan pelanggaran selama proses PILKADA serentak ini berlangsung.

Secara lengkap, isi dari surat menteri PAN-RB mengenai larangan PNS berpolitik ini bisa dilihat melalui laman KEMENPAN-RB Republik Indonesia.