Pada bagian konsideran (asas menimbang atau pertimbangan untuk memutuskan dan menetapkan UU tentang Kepariwisataan oleh DPR RI – Legislatif), point c disebutkan; bahwa “kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.”

Ketentuan ini bukan hanya mengikat bagi masyarakat dan pengusaha pariwisata, akan tetapi jelas mengikat Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang membangun destinasi wisata dimaksud. Jelas, ada perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya, lingkungan dan kepentingan nasional. Dalam konteks “Kuntilanak”, apakah terkait dengan nilai-nilai itu? Menurut akal sehat, tidak. Hal ini juga diatur dalam Pasal 25 huruf a, dan Pasal 26 huruf a dan b UU Kepariwisataan.

Kita lihat pada Pasal 1 point 4, BAB I tentang Ketentuan Umum, yang menyebutkan bahwa “Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.” Kita garis bawahi kata “masyarakat setempat”, di mana tujuan dibangunnya patung atau monumen itu berada di Sungai Kapuas dekat dengan Jembatan Kapuas I. Apakah masyarakat setempat setuju, atau membutuhkan monumen tersebut? Saya kira kata “butuh” itu akan sangat berguna bila monumen wisata memberikan lapangan pekerjaan baru pada masyarakat setempat, namun, tetap pada kerangka etis. Banyak opsi lain selain Kuntilanak, kemudian kita lihat apa sejarah yang tepat bagi masyarakat setempat.

Ide tentang pembangunan Patung Kuntilanak ini juga saya kira menabrak Pasal 1 point 5 dan 6 tentang Daya Tarik Wisata untuk destinasi pariwisata. Kemudian Pasal 2 huruf a, BAB II tentang Asas, Fungsi, dan Tujuan, yang menyebutkan tentang Kepariwisataan yang diselenggarakan berdasarkan asas kemanfaatan. Pasal 4 huruf g tentang pesan yang harus mengangkat citra bangsa. Pasal 5 BAB III tentang Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan. Jelas dan tegas pada Pasal 5 huruf a itu menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa.

Banyak lagi ketentuan-ketentuan yang patut di tilik dan ditimbang oleh Kartius sebagai Kepala Dinas Pariwisata. Catatan tambahan dari saya bahwa dia patut pula melihat Pasal 12 ayat 1 huruf c, d, e Bab V tentang Kawasan Strategis, tentang lokasi strategis, dan huruf f tentang kesiapan dan dukungan masyarakat. Walaupun kawasan strategis untuk wilayah Provinsi ditetapkan oleh otoritas Pemerintah Daerah, ada ketentuan tentang Hak, Kewajiban dan Larangan pada Bab VII. Pada bagian Kesatu tentang Hak pada Bab tersebut, Pasal 20 huruf a diatur tentang informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata. Pertanyaannya adalah apa informasi akurat tentang Kuntilanak? Masyarakat jelas akan bertanya.

Apa yang perlu saya tambahkan dalam ketentuan “Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana – Vide Pasal 62, 63, dan 64” ini adalah, tak secara tegas mengatur bila yang melanggar adalah Pemerintah Daerahnya sendiri. Hanya disebutkan Masyarakat dan Pengusaha Pariwisata. Namun bila ada terobosan hukum, apakah Pemerintah Daerah dapat dijerat pengaturan ketentuan tersebut? Saya kira bisa. Bila penegak hukum berani mengambil sikap.

BACA JUGA: PONTIANAK BUKAN “KUNTILANAK” BAGIAN 1

Pertanyaan selanjutnya, apakah keinginan tersebut sudah melalui tahapan pembahasan akademik dan sesuai dengan amanah Undang-undang (UU)? Saya kira kita patut menggali dari berbagai aspek ilmiah, bukan menafikannya. Apakah sudah ada naskah yang melalui tahapan uji materinya? Dalam konteks apa Kuntilanak menjadi penting untuk dimonumenkan? Bukankah biasanya monumen itu terkait dengan sejarah kepahlawanan seseorang atau sebuah karya bangsa yang dihargai banyak orang. Sedangkan kajian secara akademik jelas untuk mempertimbangkan atau mengukur apa urgensi pembangunan sebuah monumen atau patung.

Ada aspek-aspek lain yang tak boleh luput menjadi pertimbangan sebelum melakukan ‘eksekusi’ pembangunan. Aspek-aspek tersebut adalah Aspek Sosiologis terkait dengan masyarakat setempat, Aspek Filosofis, Aspek Agama, Aspek Pendidikan (Edukasi) – Aspek Ilmiah. Tak begitu penting untuk saya menguraikan lebih lanjut, bila kita semua paham apa tujuan sebenarnya sebuah pembangunan.

Saya lebih sepaham dengan penafsiran Budayawan Pontianak; HA Halim Ramli yang menyebutkan bahwa penamaan Pontianak itu lebih cenderung logis menempatkan “Pohon Punti atau Persinggahan” sebagai arti. Tinggal kita lihat, mana yang lebih kuat argumentasi, data, dan fakta sebenarnya. Sepaham pula saya dengan H. Max Jusuf Alkadrie, salah seorang Keluarga Kesultanan Pontianak dan mantan Sekretaris Pribadi Sultan Hamid II, yang pernah menyebutkan bahwa yang dimaksud Kuntilanak itu bukan Hantu Perempuan, namun Perompak yang berada di “Tanjong Besiku” tersebut.

Hal yang membuat semua menjadi tersimpul dengan baik adalah, bila tanggung jawab sosial ini diejawantahkan dalam bentuk Karya Ilmiah. Barangkali saya belum menemukan, tapi saya kira belum ada yang meneliti khusus tentang penamaan Pontianak dalam bentuk Skripsi, Tesis, atau Disertasi. Pun kalau memang sudah ada, bisa kita dedah bersama sebagai bahan untuk menentukan makna kata Pontianak sebagai kesepakatan bersama. Lantas, apa solusi Monumen atau Destinasi Pariwisata yang pantas di Ibu Kota Kalimantan Barat ini? Sejarah, jelas biasanya terkait dengan pahlawan, atau cerita nyata yang sesuai dengan fakta. Sekali lagi, bukan berangkat dari mitos.

BACA JUGA: PONTIANAK BUKAN “KUNTILANAK” BAGIAN 2

Monumen merupakan sebuah bangunan atau tanda yang mengabadikan bentuk cuplikan atau perjalanan peristiwa bersejarah atau tokoh pelaku sejarah yang dapat mewakili sebuah peristiwa, sehingga dapat dipakai, digunakan, dimanfaatkan sebagai penerus jiwa semangat juang (refleksitas) dan pewarisan nilai-nilai perjuangan bagi generasi penerus bangsa, yaitu putra putri bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut, dapat dibangun sebuah monument di tempat peristiwa itu terjadi atau di tempat dimana ada keterkaitan antara wilayah dengan tokoh pahlawan, agar semangat dan jiwa kepahlawanannya dapat diwariskan dan diteruskan generasi berikutnya.

Monumen dapat pula didirikan dengan maksud untuk menghargai pahlawan yang telah tiada, sehingga diharapkan sikap dan teladan para pejuang dan pahlawan tersebut dapat diambil pelajaran berharga untuk generasi berikutnya. Disisi lain, pembangunan monument juga dapat mengandung 4 (empat) unsur kegunaan, yaitu untuk mendidik (edukatif), memberi pengajaran (instruktif), mengilhami (inspiratif), dan juga sebagai sarana hiburan (rekreatif). Monumen sebagai relik sejarah dapat berupa patung, relief, tugu, batu, tembok, museum yang didalamnya terdapat banyak peninggalan-peninggalan benda-benda bersejarah, dan banyak macam lainnya.

Sultan Hamid II (Sang Perancang Lambang Negara Indonesia – Garuda Pancasila) merupakan salah seorang putra bangsa yang menjadi pahlawan atas kiprahnya dalam kenegaraan di Indonesia maupun Internasional. Sultan Hamid II sepatutnya mendapat tempat istimewa dalam sejarah perjuangan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Khususnya di Pontianak – Kalimantan Barat. Saya menawarkan opsi tersebut. Jelas, Sultan Hamid II memberikan banyak sumbangsih bagi bangsa ini, bagi Negara ini. Monumen Garuda Pancasila dan Sultan Hamid II menjadi daya tawar atau solusi atas kegaduhan di Kota ini terkait Patung Kuntilanak.

Di Pontianak, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat di Indonesia bisa kita dapatkan berbagai monument sejarah atas perjalanan sejarah wilayahnya, salah satunya adalah Monumen (Tugu) Khatulistiwa. Namun, tak dapat kita jumpai monumen sejarah (patung/tugu) yang mencerminkan ketokohan atau kepahlawanan atas perjuangan tokoh di wilayah Pontianak – Kalimantan Barat. Sedangkan di daerah-daerah lain di Indonesia, kita dapat melihat secara jelas bagaimana penghargaan setinggi-tingginya terhadap pahlawan atau tokoh pada wilayah masing-masing. Penghargaan tersebut diejawantahkan kedalam sebuah monumen sejarah seperti patung tokoh-tokoh pahlawan bangsa.

Atau, solusi lain barangkali, dapat dibangun Monumen “Perahu Lancang Kuning”, Monumen “Telok Belanga”, Monumen “Kopi Pancong”, dan lainnya yang tak lepas dari kehidupan budaya masyarakat asli Kota Pontianak. Masih banyak pilihan lain yang lebih argumentatif, dan semoga kita dapat lebih rasional dalam menentukan sebuah langkah pembangunan. (SELESAI)

Penulis: Anshari Dimyati (Ketua Yayasan Sultan Hamid II)

“Kita serius. Lokasinya sedang kami survei,” katanya kepada sejumlah awak media di Kantor Gubernur Kalbar, Senin – 16 Januari 2017. Kartius berkeinginan Tugu Kuntilanak dibangun di tepian Sungai Kapuas dekat Jembatan Kapuas I. “Kita bikin menara setinggi 100 meter. Jadi wisatawan bisa melihat Kota Pontianak dari atas, tidak perlu keliling-keliling”, Ujar Kartius. (Rakyat Kalbar, Selasa – 17 Januari 2017).

Kata kawan saya Tengku M. Dhani Iqbal (dari Langkat), kosmologi itu luas, kalau seseorang tak paham bumi itu bulat, dia akan katakan bahwa bumi itu datar. Sama macam semut bersikeras bahwa dia berjalan di sebuah dataran yang dia tak paham bahwa pijakannya adalah bola. Pramoedya Ananta Toer berkata sejalan; “semakin sedikit pengetahuan seseorang terhadap suatu realitas, maka semakin banyaklah mitos yang mengisi kesadarannya akan realitas itu.” Saya kira kalimat itu jika dianalogikan mungkin relevan dengan pemberitaan atau issue santer sepekan ini tentang Kartius, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (DISPORAPAR) Provinsi Kalimantan Barat, yang “ngotot” ingin membangun “Patung Kuntilanak” di Kota Pontianak.

Menurut saya, ide atau gagasan membangun Patung Kuntilanak di Kota Pontianak ini sungguh gila. Interpretasi “Pontianak” di Kota ini jelas bukan hantu kuntilanak seperti mitos atau cerita rakyat di Indonesia. Barangkali memang di Negara tetangga kita Malaysia, kosakata “Pontianak” dijadikan persamaan untuk menyebut “Kuntilanak” di Indonesia. Terurai dengan penjelasan bahwa ia sebagai sosok seorang hantu perempuan, berambut panjang, dengan punggung bolong dan bersimbah darah atau kepala terpaku, atau sebagai macam lainnya. Entahlah, bagaimana sosok sebenarnya.

Namun cerita itu hanya mitos atau tahayul, saya tegaskan sekali lagi, itu mitos. Adakah yang pernah jumpa dengan Kuntilanak secara nyata? Saya kira Kartius sebagai pelontar kabar ini pun tak pernah berjumpa dengannya. Atau, Kartius cuma membuat joke untuk menaikkan popularitasnya sebagai Pejabat Publik? Berbeda barangkali, dengan Dedi Mulyadi sang Bupati Purwakarta yang katanya sudah menikahi Nyi Roro Kidul. Wallahu’alam. Semoga hanya sebuah imajinasi liar. Dan imajinasi semacam itu jelas tak dapat dibenarkan secara rasional di Pontianak, yang notabene sejarahnya adalah masyarakat yang beradat dan beradab. Tak pernah mengagungkan mitologi.

Pontianak, Melayu, dan Islam

Ditilik dari sisi sejarah, Kota ‘Panas’ ini bermula dari peluru meriam yang ditembakkan Syarif Abdurrahman Al-Qadrie pada 1771 Masehi. Peluru yang jatuh di antara tiga ruas persimpangan Sungai Kapuas dan Sungai Landak itu kemudian menjadi batas teritorial Pontianak. Syarif kemudian menjadi pendiri sekaligus Sultan Pertama Kesultanan Qadriyah Pontianak yang berada di tepi barat Pulau Borneo atau Kalimantan.

Di bawah Kesultanan Pontianak, kemajuan pemerintahan dalam berbagai aspek berkembang dalam rezim masing-masing Sultan. Pontianak berkembang menjadi pusat perdagangan, pemerintahan, dan peradaban di Kalimantan Barat. Dalam berbagai naskah sejarah, perjalanan panjang Pontianak menunjukkan suatu peradaban yang di dalamnya termasuk peradaban intelektualitas, gagasan modernisasi, strategi perdagangan, pemerintahan, dan politik.

Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadrie adalah anak dari seorang pendakwah Islam (Ahlusunnah Wal Jama’ah) asal negeri Tarim di Hadramaut-Yaman Selatan, yang bernama Habib Husein Al-Qadrie. Habib Husein Al-Qadrie dan ketiga kawannya menyebar dakwah Islam di Kepulauan Melayu (The Malay Archipelago) atau Nusantara. Konon kabarnya, dia adalah keturunan dari ahlul bait, yaitu darah terdekat dari Nabi Muhammad Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wa Sallam.

BACA JUGA: PONTIANAK BUKAN “KUNTILANAK” BAGIAN 2

Sejak Syarif Abdurrahman Al-Qadrie menemukan tanah khatulistiwa pada 1771 M, kemudian tahun itu menjadi cikal bakal berdirinya Kota Pontianak. Pada 1778 M gelarnya sebagai Sultan ditabalkan, hingga kekuasaan Kesultanan tersebut dipegang oleh generasi ketujuhnya, Sultan Hamid II (Sang Perancang Lambang Negara RI, Garuda Pancasila) pada 1945. Pada masa Sultan Hamid II ini, Pontianak – Kalimantan Barat bergabung dan menjadi Indonesia.

Sejak awal, intelektualitas di Pontianak sudah terpatri secara nyata. Banyak wilayah atau sebuah entitas yang mengadopsi gagasan-gagasan intelektual Pontianak. Indonesia, misalnya, yang mengadopsi kerangka pondasi pengadilan agamanya dari Mahkamah Syariah Kesultanan Pontianak (Sultan, Pahlawan dan Hakim, 2011, Henri Chambert-Loir). Gagasan-gagasan semacam itu adalah bagian dari khazanah besar kebudayaan Melayu dan sejarah Islam di Indonesia. Pontianak sebagai pintu gerbang Kalimantan Barat (Ibu Kota Provinsi) memiliki beban intelektualitas dalam perkembangan peradabannya.

Dalam periode yang panjang, bentuk Pemerintahan Pontianak adalah Kesultanan dengan sistem pemerintahan aristokrasi absolut Islam. Ini menegaskan bahwa identitas Pontianak adalah Melayu Islam. Sebab, pancang pertama bangunan yang dialaskan di bandar negeri adalah tiang fondasi Masjid. Hari ini Masjid itu bernama Jami’ Sultan Syarif Abdurrahman. Itulah bangunan pertama di Pontianak. Letak masjid ini berdekatan dengan Istana Qadriyah, yang tak jauh dari simpang Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Di sebelah utara negeri Pontianak, terdapat Tugu Khatulistiwa yang berada tepat di garis lintang nol derajat bumi, yang juga berdekatan dengan makam para Sultan-sultan Pontianak.

Sejak dulu Pontianak adalah ‘tanahnya’ Orang Melayu, merupakan tanah yang kunjung diberikan Allah SWT atas keberkahan dan limpahan rahmat-Nya. ‎Mengapa? Sejak dulu Pontianak adalah Kota lintas perdagangan dan perjumpaan peradaban. Transaksi kelangsungan hidup manusia, melewati teritori ini dalam damai dan berdampingan. Ada Dayak bersinggah ke sini membeli ikan, Cina menjual dagangan. Jawa menyeberang pulau, beranak dan bermukim bertahun-tahun. Orang Sumatera dan Bugis dari Sulawesi membuka lahan perkebunan.

BACA JUGA: PONTIANAK BUKAN “KUNTILANAK” BAGIAN 3

Semua tak lantas membuat Orang Pontianak menjadi eksklusif dan menentang pluralitas yang ada di Indonesia. Bahkan bertahun-tahun yang terjadi adalah pribumi di Kota Pontianak sangat inklusif dan dapat menempatkan diri dengan baik di tengah keberagaman itu. Namun, kadang, hasil dari proses akulturasi dan perkawinan silang berbagai budaya menerabas identitas yang ada.

Pontianak adalah kotanya orang Melayu, kita berbahasa Melayu di sini, di samping bahasa resmi Indonesia. Apa identitas Melayu? Melayu syarat akan Syari’at. Seperti orang tua kami bilang “Adat bersendi Syara’, Syara’ bersendi Kitabullah.” Artinya adalah hidup Orang “Melayu” Pontianak bersanggah pada Al-Qur’an dan As-Sunnah. Penerapan hidup itu ‎berlangsung tak singkat, tapi ratusan tahun. Orang Pontianak selalu berhasil mengaplikasikannya. Orang Pontianak tak melandaskan hal yang irrasionil dalam hidupnya, tak melandaskan mitos dan tahayyul dalam hidupnya.

Di tengah laju modernitas, orang Pontianak masih tetap mampu melakukannya. Kita tengok bagaimana acara adat pernikahannya, tak pernah lepas dari nilai-nilai Islam. Tak ada agenda resmi apapun yang tak lepas dari pembacaan Kalam atau Firman Allah dalam Kitabullah. Adat berHadrah – Barzanji yang tak luput dari lontaran syukur karena Rabb-Nya. Pun sikap, tindak tanduk yang mengikuti Sunnah Baginda Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wa Sallam.

Saya kira begitupula orang Jawa, Dayak, Cina, Bugis, Sumatera yang sudah lama merantau dan memiliki keturunan di sini mengikuti pola dan menghargai di mana tempatnya berpijak. Semua saling menghargai dalam waktu berabad-abad silam. Mereka paham bahwa Orang Pontianak tak memberhalakan Patung. Perlu kita ingat kembali bahwa ketika Sultan Syarif Abdurrahman menemukan tanah Pontianak, bangunan pertama kali yang dibangun adalah Masjid, bukan Patung, apalagi Patung Mitologi semacam Kuntilanak. (BERSAMBUNG)

Penulis: Anshari Dimyati (Ketua Yayasan Sultan Hamid II)