Daftar Isi
Hiruk-pikuk politik di tingkat nasional sering kali terasa jauh dari keseharian rakyat biasa.
Namun, ketika gelombang pelantikan pejabat tinggi negara kembali menghiasi layar kaca, ada satu momen yang menyita perhatian publik secara mendalam.
26 Watimpres Terpilih Dilantik
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sebanyak 26 orang tokoh nasional resmi dilantik untuk menduduki posisi strategis sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Bagi seorang pengamat independen sekaligus bagian dari masyarakat awam seperti Blogger Borneo, fenomena ini tidak bisa dipandang sekadar sebagai rotasi jabatan biasa.
Ada banyak lapisan narasi yang menarik untuk dibedah, mulai dari daftar nama yang merajut koalisi besar, perbandingan kondisi sosial-politik saat ini, hingga kritik tajam mengenai keadilan fiskal dan anggaran negara.
Membedah Struktur dan Profil 26 Anggota Watimpres
Langkah awal untuk memahami arah kebijakan ini adalah dengan melihat siapa saja figur yang dipercaya duduk di lingkaran penasihat kepala negara.
Berdasarkan data resmi pelantikan, komposisi Wantimpres kali ini diisi oleh 26 orang tokoh dari berbagai latar belakang lintas sektoral.
Susunan lengkapnya mencakup:
Pimpinan Dewan
Dipimpin oleh Prof. Pratikno sebagai Ketua (akademisi sekaligus mantan Mensesneg), Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua (politisi senior dan mantan Menko Perekonomian), serta Muhammad Qodari sebagai Sekretaris merangkap anggota (pengamat politik dan pendiri lembaga survei).
Tokoh Agama & Masyarakat
Diisi oleh figur-figur moral terkemuka seperti Sinta Nuriyah Wahid, Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, K.H. Anwar Iskandar, K.H. Said Aqil Siradj, K.H. Yahya Cholil Staquf, Budi Santoso Tanuwibowo, hingga Jacky Manuputty.
Politisi, Tokoh Pemerintahan & Hukum
Mencakup nama-nama besar seperti Bambang Soesatyo, Salim Segaf Aljufri, Soekarwo, Mohamad Hatta, Prof. Anwar Usman, dan pakar hukum tata negara Prof. Margarito Kamis.
Purnawirawan Militer & Pertahanan
Diperkuat oleh figur pertahanan dan intelijen seperti Jenderal (Purn) Agum Gumelar, Jenderal (Purn) Budi Gunawan, dan Letjen (Purn) Ida Bagus Purwalaksana.
Praktisi Ekonomi, Bisnis & Pengusaha
Menghadirkan para motor penggerak ekonomi nasional seperti Chairul Tanjung, Dato’ Sri Prof. Dr. Tahir, Jusuf Hamka, Philip Kuncoro Wijaya, hingga Ignasius Jonan.
Akademisi, Pengamat, & Intelektual Publik
Melibatkan pemikir senior seperti Jusuf Wanandi dan pengamat kritis Rocky Gerung.
Analisis Kondisi: Antara Konsolidasi Politik dan Ukuran Lembaga yang “Gemuk”
Jika ditarik dalam garis besar konstelasi politik saat ini, pemilihan komposisi Wantimpres ini memperlihatkan nuansa konsolidasi elite yang sangat kuat.
Presiden Prabowo tampak merangkul berbagai spektrum kekuatan mulai dari partai politik, ormas keagamaan besar, purnawirawan militer, para teknokrat, pengusaha kelas kakap, hingga kalangan intelektual yang kerap melontarkan kritik.
Dari sudut pandang kekuasaan, strategi ini merupakan langkah taktis untuk meredam potensi ketegangan politik pasca-pemilu dan menciptakan stabilitas jangka panjang.
Namun, di balik megahnya konsolidasi tersebut, Blogger Borneo melihat adanya paradoks struktural.
Dengan jumlah anggota yang membengkak hingga 26 orang, struktur Wantimpres ini menjadi sangat gemuk.
Dari sisi tata kelola pemerintahan, ukuran yang besar ini menghadirkan tantangan tersendiri terkait efektivitas koordinasi.
Ketika dewan penasihat diisi oleh puluhan tokoh senior dengan latar belakang yang sangat beragam, risiko terjadinya tumpang tindih pandangan atau sekadar menjadi wadah formalitas seremonial menjadi ancaman nyata yang harus diantisipasi.
Suara Rakyat: Kritisisme Terhadap Potensi Inefisiensi Anggaran
Menilai dari sudut pandang masyarakat awam yang taat membayar pajak, pembentukan lembaga penasihat presiden yang berukuran besar ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai keadilan fiskal.
Blogger Borneo memandang hal ini sebagai bentuk potensi inefisiensi anggaran negara.
Secara struktural, fungsi memberikan pertimbangan strategis sejatinya sudah melekat pada para Menteri, Menteri Koordinator (Menko), kepala badan, dan jajaran birokrat profesional di kementerian teknis yang memang digaji oleh negara untuk itu.
Ketika dibentuk lembaga non-kementerian dengan jumlah personel yang melimpah dan fasilitas negara yang melekat, publik wajar merasa cemas.
Ada kekhawatiran mendasar bahwa porsi APBN akan lebih banyak terserap untuk membiayai operasional birokrasi elite ketimbang dialokasikan untuk menyelesaikan persoalan riil yang mendesak di tengah masyarakat.
Menuntut Kinerja Berbasis Anggaran (Performance-Based Budgeting)
Pada dasarnya, masyarakat tidak pernah anti terhadap besarnya anggaran negara, asalkan penggunaannya jelas, tepat sasaran, dan berpihak kepada rakyat.
Masalah utamanya bukanlah pada nominal rupiahnya, melainkan pada penerapan prinsip kinerja berbasis anggaran dan konsep value for money.
Apakah fasilitas dan anggaran besar yang digelontorkan untuk jajaran Wantimpres sebanding dengan hasil kerja (outcome) yang nyata?
Inilah inti dari tuntutan transparansi publik yang disuarakan oleh Blogger Borneo.
Lembaga penasihat presiden tidak boleh sekadar menjadi instrumen akomodasi politik tanpa tolok ukur kinerja yang jelas.
Harus ada Indikator Kinerja Utama (KPI) yang transparan seperti seberapa banyak rekomendasi strategis yang aplikatif dalam membantu pemerintah mengatasi masalah kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan stabilitas harga.
Penutup
Pemerintahan yang kuat dan berdaulat tidak hanya diukur dari seberapa besar koalisi politik yang berhasil dirangkul di dalam lingkaran istana, melainkan dari seberapa efisien dan transparan mereka mengelola uang rakyat.
Blogger Borneo percaya bahwa sudah saatnya lembaga-lembaga negara semacam ini membuktikan eksistensinya melalui kontribusi nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Keterbukaan informasi publik dan orientasi pada hasil adalah harga mutlak agar kepercayaan rakyat terhadap arah pembangunan bangsa tetap terjaga dengan baik. (DW)
