Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) merupakan salah satu program strategis nasional yang sedang menjadi perhatian publik.
Pemerintah menargetkan terbentuknya puluhan ribu koperasi desa dan kelurahan sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat, distribusi kebutuhan pokok, pengembangan usaha produktif, hingga peningkatan kesejahteraan warga di tingkat akar rumput.
Di tengah antusiasme tersebut, beredar informasi di berbagai media sosial yang menyebutkan bahwa Provinsi Kalimantan Barat menempati urutan pertama dalam pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih dengan jumlah mencapai 2.156 unit.
Informasi ini tentu membanggakan bagi masyarakat Kalimantan Barat. Namun ketika angka tersebut dicermati lebih dalam, muncul sejumlah pertanyaan yang menarik untuk dibahas.
Sebagai seseorang yang pernah terlibat dalam pendampingan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kubu Raya, saya melihat adanya beberapa hal yang perlu diklarifikasi.
Tujuannya bukan untuk membantah keberhasilan program, melainkan memastikan bahwa informasi yang diterima masyarakat sesuai dengan data dan definisi yang digunakan oleh pemerintah.
Mengapa Angka 2.156 Menarik untuk Ditelaah?
Pada pandangan pertama, angka 2.156 mungkin terlihat wajar. Namun bagi mereka yang memahami struktur pemerintahan desa di Kalimantan Barat, angka tersebut langsung memunculkan tanda tanya.
Alasannya sederhana. Jumlah desa dan kelurahan di Kalimantan Barat tidak mencapai angka tersebut.
Data administrasi pemerintahan menunjukkan bahwa Kalimantan Barat memiliki sekitar 1.992 desa dan 151 kelurahan. Jika dijumlahkan, totalnya sekitar 2.143 desa dan kelurahan.
Jumlah tersebut juga menjadi dasar pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kalimantan Barat.
Apabila setiap desa dan kelurahan memiliki satu koperasi, maka secara logika jumlah koperasi yang terbentuk akan mendekati angka 2.143. Karena itu, ketika muncul angka 2.156 gerai, pertanyaan yang muncul adalah:
Mengapa jumlah gerai justru lebih besar daripada jumlah desa dan kelurahan yang ada?
Selisihnya memang hanya sekitar 13 unit, tetapi dalam konteks data publik, selisih tersebut cukup penting untuk dijelaskan.
Memahami Perbedaan Koperasi, Gerai, dan Unit Usaha
Salah satu penyebab munculnya kebingungan di masyarakat adalah penggunaan istilah yang sering kali dianggap sama padahal memiliki arti berbeda.
Koperasi
Koperasi merupakan badan hukum yang dibentuk melalui musyawarah desa atau kelurahan dan memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum.
Koperasi adalah lembaganya.
Gerai
Gerai merupakan tempat operasional usaha koperasi. Bentuknya dapat berupa toko sembako, pusat distribusi kebutuhan masyarakat, apotek, klinik, gudang, atau fasilitas usaha lainnya.
Gerai adalah fasilitas fisiknya.
Unit Usaha
Unit usaha merupakan aktivitas bisnis yang dijalankan koperasi.
Satu koperasi dapat memiliki beberapa unit usaha sekaligus, misalnya:
- Gerai sembako
- Pangkalan LPG
- Agen pupuk
- Jasa logistik
- Apotek desa
- Klinik kesehatan
- Agen pembayaran digital
Karena itu, jumlah koperasi, jumlah gerai, dan jumlah unit usaha tidak selalu sama.
Ketika informasi disampaikan tanpa menjelaskan definisinya, masyarakat dapat salah memahami data yang sebenarnya.
Data Resmi Menunjukkan Angka 2.143 Koperasi
Berbagai publikasi resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pemberitaan media nasional menyebutkan bahwa Kalimantan Barat berhasil membentuk sekitar 2.143 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah berbadan hukum.
Angka ini sangat masuk akal karena hampir identik dengan jumlah desa dan kelurahan yang ada.
Jika menggunakan angka tersebut sebagai acuan, maka dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh desa dan kelurahan di Kalimantan Barat telah memiliki kelembagaan koperasi yang sah secara hukum.
Capaian ini memang patut diapresiasi karena menunjukkan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah desa, notaris, dan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembentukan koperasi.
Namun demikian, data mengenai jumlah koperasi berbadan hukum berbeda dengan data pembangunan gerai.
Di sinilah pentingnya membedakan antara capaian kelembagaan dan capaian pembangunan fisik.
Apakah Benar Sudah Dibangun 2.156 Gerai?
Jika menggunakan pengertian gerai sebagai bangunan atau fasilitas usaha koperasi, maka muncul pertanyaan lanjutan:
Apakah seluruh gerai tersebut sudah benar-benar dibangun dan beroperasi?
Untuk menjawabnya, kita perlu melihat tahapan implementasi program KDMP.
Secara umum, pelaksanaan program terdiri dari beberapa tahap.
- Tahap pertama adalah pembentukan kelembagaan.
- Tahap kedua adalah legalisasi dan pengesahan badan hukum.
- Tahap ketiga adalah penyusunan rencana bisnis.
- Tahap keempat adalah pengembangan unit usaha.
- Tahap kelima adalah pembangunan sarana dan prasarana usaha.
Pada kenyataannya, sebagian besar koperasi yang baru terbentuk masih menggunakan fasilitas yang sudah ada seperti kantor desa, aula desa, bangunan BUMDes, atau rumah pengurus sebagai lokasi operasional sementara.
Artinya, tidak semua koperasi telah memiliki bangunan gerai baru yang dibangun secara khusus.
Karena itu, apabila ada klaim mengenai pembangunan 2.156 gerai, publik perlu mengetahui definisi pembangunan yang digunakan.
Apakah yang dimaksud:
- Gerai yang telah direncanakan?
- Gerai yang telah diusulkan?
- Gerai yang telah diverifikasi?
- Gerai yang sedang dibangun?
- Atau gerai yang sudah selesai dan beroperasi?
Tanpa penjelasan tersebut, angka yang beredar berpotensi menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda.
Kemungkinan Asal Usul Angka 2.156
Berdasarkan penelusuran berbagai informasi yang tersedia, terdapat beberapa kemungkinan yang dapat menjelaskan munculnya angka tersebut.
1. Data Dashboard yang Dinamis
Program KDMP menggunakan sistem pelaporan digital yang terus diperbarui.
Dalam dashboard nasional biasanya terdapat berbagai indikator seperti:
- Jumlah koperasi
- Jumlah lokasi
- Status badan hukum
- Pemetaan lahan
- Rencana pembangunan gerai
- Progress pembangunan
Kemungkinan besar angka yang beredar berasal dari salah satu indikator tersebut yang kemudian ditafsirkan sebagai jumlah gerai.
2. Terjadi Kekeliruan Penyebutan
Kemungkinan kedua adalah terjadinya kekeliruan dalam penyampaian informasi.
Dalam praktik komunikasi publik, sering kali istilah koperasi dan gerai digunakan secara bergantian meskipun sebenarnya berbeda.
Kesalahan kecil seperti ini dapat dengan cepat menyebar ketika dikutip ulang oleh berbagai akun media sosial.
3. Adanya Pembaruan Data
Kemungkinan lainnya adalah adanya pembaruan data administratif yang belum banyak dipublikasikan.
Namun sampai saat ini belum ditemukan dokumen resmi yang menjelaskan secara rinci mengapa angka 2.156 digunakan apabila jumlah desa dan kelurahan yang menjadi basis pembentukan koperasi hanya sekitar 2.143.
Mengapa Klarifikasi Data Sangat Penting?
Sebagian orang mungkin menganggap selisih 13 unit bukan persoalan besar.
Namun dalam pengelolaan program nasional bernilai triliunan rupiah, akurasi data merupakan hal yang sangat penting.
Data yang akurat akan membantu:
- Menentukan kebutuhan pembiayaan.
- Menghitung kebutuhan pembangunan gerai.
- Mengalokasikan kendaraan operasional.
- Menyusun kebutuhan modal kerja.
- Mengukur keberhasilan program.
Sebaliknya, data yang tidak konsisten dapat memunculkan keraguan publik terhadap capaian yang sebenarnya sudah baik.
Karena itu, klarifikasi bukan bertujuan mencari kesalahan, melainkan memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi di lapangan.
Perspektif dari Lapangan
Sebagai mantan pendamping yang pernah terlibat dalam proses pembentukan KDMP di Kabupaten Kubu Raya, saya melihat bahwa tantangan terbesar saat ini justru bukan pada jumlah koperasi yang telah terbentuk.
Tantangan sesungguhnya adalah memastikan koperasi tersebut mampu menjalankan usaha secara berkelanjutan.
Keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah badan hukum yang terbit atau jumlah gerai yang dibangun.
Keberhasilan yang sesungguhnya baru akan terlihat ketika:
- Gerai beroperasi secara aktif.
- Omzet usaha terus meningkat.
- Masyarakat menjadi anggota aktif koperasi.
- SHU dapat dibagikan kepada anggota.
- Koperasi mampu menciptakan lapangan kerja baru.
- Perekonomian desa menjadi lebih kuat.
Karena itu, fokus pembangunan ke depan seharusnya tidak hanya pada kuantitas, tetapi juga pada kualitas pengelolaan koperasi.
Penutup
Kalimantan Barat layak mendapatkan apresiasi karena berhasil membentuk sekitar 2.143 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah berbadan hukum.
Capaian tersebut menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah hingga tingkat desa dalam mendukung program nasional.
Namun demikian, informasi yang menyebutkan adanya 2.156 Gerai Koperasi Merah Putih masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.
Jumlah tersebut sedikit lebih besar dibanding total desa dan kelurahan yang ada di Kalimantan Barat sehingga menimbulkan pertanyaan yang wajar di kalangan masyarakat.
Hingga terdapat penjelasan resmi yang lebih rinci, publik sebaiknya membedakan antara jumlah koperasi, jumlah gerai, dan jumlah unit usaha.
Ketiganya merupakan indikator yang berbeda dan tidak dapat digunakan secara bergantian.
Pada akhirnya, yang paling penting bukan sekadar berapa banyak koperasi atau gerai yang dibangun, melainkan seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat desa dari keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Update Data Jumlah Desa di Kalimantan Barat Tahun 2025
| Kabupaten/Kota | Jumlah Desa |
| Sambas | 195 |
| Bengkayang | 124 |
| Landak | 156 |
| Mempawah | 67 |
| Sanggau | 175 |
| Ketapang | 262 |
| Sintang | 407 |
| Kapuas Hulu | 282 |
| Sekadau | 94 |
| Melawi | 169 |
| Kayong Utara | 43 |
| Kubu Raya | 128 |
| Kota Pontianak | 29 |
| Kota Singkawang | 26 |
| Kalimantan Barat | 2157 |
Sumber: BPS Kalimantan Barat
