Kondisi kabut asap yang terus berulang setiap tahun mendorong sejumlah tokoh pemuda dan elemen masyarakat Kalimantan Barat (Kalbar) mengambil langkah tegas.
Demi menghentikan dampak buruk “Musim Asap”, beberapa perwakilan masyarakat menggelar serangkaian pertemuan intensif selama tiga hari terakhir.
Fokus utama pergerakan ini adalah mencari solusi konkret dan menghentikan kesewenangan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran lahan.
Berdasarkan hasil perundingan, masyarakat sepakat untuk mengajukan gugatan hukum perdata ke pengadilan terhadap pihak-pihak yang telah memaksa jutaan warga Kalbar menghirup udara beracun saban musim kemarau.
Sebagai bentuk keseriusan, perwakilan warga yang diwakili oleh perwakilan pemuda mendatangi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Muhammadiyah Pontianak (UMP) pada Rabu, 18 September 2019 pukul 14.00 WIB.
Kedatangan mereka disambut langsung oleh Ketua LBH UMP, Bapak Denie Amiruddin, S.H., M.Hum., beserta jajaran pengurus.
Ketua LBH UMP menyatakan kesiapannya untuk menerima kuasa dan mendampingi proses hukum ini.
Beliau mengapresiasi keberanian warga Kalbar yang memilih jalur hukum sebagai simbol kemajuan peradaban sekaligus catatan sejarah baru bagi masyarakat lokal dalam menuntut hak atas udara bersih.
Saat ini, formulir surat kuasa telah disiapkan dan ditargetkan untuk diserahkan kembali ke LBH UMP pada Jumat, 20 September 2019, beserta lampiran daftar penggugat.
Untuk memperkuat pergerakan ini, konsolidasi dan penggalangan dukungan massa dilakukan secara terbuka selama dua hari ke depan melalui jejaring media sosial dan grup percakapan WhatsApp.
Seluruh warga Kalimantan Barat diundang untuk bergabung dan mendaftarkan diri sebagai bagian dari daftar penggugat demi mewujudkan #2020KalbarTanpaAsap. (DW)
