BloggerBorneo.com – Dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026, Sabirin salah satu tokoh muda di Kabupaten Kayong Utara menyatakan dukungannya terhadap langkah Bupati yang dinilai aktif menjalin komunikasi dengan Pemerintah Pusat untuk menjaga stabilitas pembangunan Daerah.
Kebijakan efisiensi yang dilakukan Pemerintah Pusat, salah satunya melalui pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar kurang lebih Rp180 miliar, menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah.
Namun, menurut Sabirin, langkah strategis Bupati untuk memperkuat sinergi dengan kementerian dan lembaga pusat merupakan tindakan yang tepat guna memastikan keberlanjutan program prioritas di Daerah.
“Kita tidak bisa hanya bergantung pada dana transfer Pusat. Upaya Bupati menjaring anggaran tambahan melalui program kementerian adalah bentuk respons cepat terhadap situasi efisiensi fiskal nasional,” ujar salah seorang tokoh muda Kayong Utara, Sabirin, Rabu (15/10/2025).
Ia menegaskan, meskipun efisiensi menjadi keniscayaan dalam situasi fiskal saat ini, pelayanan publik tidak boleh dikorbankan.
Pemerintah Daerah diminta tetap menjaga kualitas layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur agar masyarakat tidak benar benar merasakan terdampak.
Selain itu, Sabirin juga mengingatkan pentingnya menjaga hak-hak pegawai, terutama Aparatur Sipil Negara (ASN), agar kinerja Pemerintahan tetap maksimal di tengah keterbatasan anggaran.
“Motivasi pegawai harus dijaga. Jangan sampai efisiensi justru membuat semangat kerja menurun. Hak pegawai, seperti tunjangan dan insentif, harus tetap menjadi perhatian,” tambahnya.
Sabirin Yang juga merupakan Bappilu Partai Nasdem dan Anggota MD KAHMI Kayong Utara juga Menekan Kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida) untuk lebih selektif dalam merancang program kerja tahun 2026.
Ia menegaskan agar tidak ada program titipan yang tidak termasuk dalam skala prioritas pembangunan Daerah.
“Bapperida harus menjadi filter utama. Program yang tidak punya urgensi atau tidak berdampak langsung bagi masyarakat sebaiknya ditunda dulu. Fokuskan pada hal yang benar-benar prioritas,” tegasnya.
Langkah efisiensi anggaran ini diharapkan tidak hanya menjadi upaya menyesuaikan diri dengan kondisi fiskal nasional, tetapi juga menjadi momentum bagi Pemkab Kayong Utara untuk memperkuat tata kelola Keuangan Daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis hasil. (PR)
