Menerawang Pertempuran Politik Kalbar 2018

BloggerBorneo.com – Saya meyakini sebuah kaidah bahwa setiap peristiwa tidak pernah berdiri sendiri. Selalu ada rentet kejadian sebelumnya yang saling terkait, bersifat sebab akibat dan dialektis.

Segala peristiwa yang pernah terjadi tentu berpengaruh terhadap fenomena yang hari ini menggeliat, demikian halnya dalam politik.

Politik Kalbar 2018

Maka ketika membaca fenomena politik dan peralihan kekuasaan, kita bisa memahami utuh jika melibatkan nalar sejarah.

Dengan sejarah pembicaraan politik menjadi lebih luas dan dalam karena kita berbicara tentang tiga orang: orang yang sudah mati, orang yang hari ini hidup dan orang yang ada di masa depan. Ketiga orang inilah yang menjadi subjek peradaban dengan gagasan, ruang dan waktu yang berbeda-beda.

Tugas kita membaca setiap pola, ide yang khas dan berbeda-beda itu untuk mengerti arah zaman, peluang serta tantangannya agar kita bisa merumuskan sikap politik yang ideal.

Saya ingin mengajak pembaca untuk memahami konstelasi politik Kalimantan Barat hari ini dengan nalar sejarah, dengan memulai pembahasan yang menarik garis waktu ke era transisi reformasi.

Salah satu warisan dari design politik orde baru ketika transisi reformasi adalah terjadinya polarisasi kekuatan politik Kalbar ke dalam tiga wajah : nasionalis-religius yang diwakili oleh Golkar, nasionalis-sekuler yang diwakili oleh PDI dan islamis-nasionalis yang diwakili oleh PPP.

Ketiganya menjelma sebagai identitas politik beserta tokohnya masing-masing yang mempengaruhi dinamika politik Kalbar.

Tanpa menafikan tokoh yang lain, ijinkan saya menyebut dua tokoh yang menjadi ikon dari polarisasi tersebut. Mereka adalah Gusti Samsumin (Golkar) dan Alm. Uray Faisal Hamid (PPP), keduanya memiliki banyak persamaan dan pengaruh karena perannya sebagai ideolog sekaligus mentor politik dari beberapa tokoh politik Kalbar hari ini.

Khusus PDI di Kalbar dulu sempat mencuat nama Ilham Sanusi sebagai ikon PDI tapi karena dukungannya kepada PDI versi Suryadi mengakibatkan sosoknya meredup ketika PDIP versi Mega mencuat dengan konsolidasi kekuatan baru bersama rezim Cornelis di Kalimantan Barat.

PILKADA KALBAR 2018

Jika kita amati dengan seksama sejak reformasi bergulir dalam empat kali periode kepemimpinan, ketiga identitas politik ini telah berkuasa secara bergantian memimpin Kalbar dengan pola berikut : Golkar (Militer) => PPP (Pengusaha) => PDIP (Birokrat). Saya ingin menguraikan isu dominan dan tantangan kepemimpinan di tiga masa tersebut dalam tiga dimensi : politik, ekonomi dan sosial.

Di fase kepemimpinan pertama, awal reformasi dalam rentang tahun 1998 hingga 2003, Kalbar dipimpin oleh Gubernur Aspar Aswin yang berlatar belakang militer dari Partai Golkar. Dalam politik, isu utama yang dihadapi adalah transisi birokrasi dari sentralistik menjadi otonom. Proses ini membuat stabilitas negara terganggu hingga berkurangnya kendali pemerintah terhadap gejolak sipil khususnya di wilayah yang secara demografi tersekat perbedaan etnis mencolok.

Dalam bidang sosial, isu konflik suku mencuat. Kalbar bersama Maluku, Kalteng dan Sulteng menjadi empat wilayah yang terbakar konflik suku berujung ribuan nyawa melayang. Tak berhenti di situ, dalam aspek ekonomi saat duka dan upaya rekonsiliasi konflik berlangsung, Kalbar dihantam krisis ekonomi dengan rontoknya industri pengolahan kayu yang menjadi tulang punggung perekonomian selama puluhan tahun. Puluhan ribu orang kehilangan pekerjaan dan angka kemiskinan meningkat drastis. Transisi birokrasi ke otonomi daerah, konflik suku dan tumbangnya indusri kayu menjadi tiga isu utama yang dominan di periode Aspar Aswin.

Di fase kepemimpinan yang kedua selama lima tahun dari 2003 sampai 2008 Kalbar dipimpin oleh Usman Ja’far yang berlatar belakang pengusaha dari PPP. Usman Ja’far duduk sebagai Gubernur lewat pemilihan di legislatif seperti pendahulunya. Di masa kepemimpinan ini pada ranah politik, isu yang mengemuka ada dua : pemekaran dan pemilu. Terkait pemekaran, meski sudah dimulai sejak era Aspar Aswin sebanyak tiga daerah tapi wacana ini menguat di era Usman Ja’far dengan total empat daerah pemekaran baru. Sejak reformasi hingga era Usman Ja’far total ada tujuh pemekaran daerah di Kalbar.

Pemilihan Calon Gubernur Kalbar 2018

Kedua isu tersebut juga erat kaitannya dengan proses demokratisasi yang sedang dijalani Indonesia karena di masa itu untuk pertama kalinya Indonesia akan memilih Presiden dan Wakil Rakyat secara langsung. Partai-partai yang tampil mulai terkonsolidasi dengan baik, jumlahnya pun tak sebanyak ketika awal reformasi bergulir. Dalam masa tersebut di bidang sosial mengemuka kembali isu politik aliran yang membelah masyarakat yang masih trauma pasca konflik. Terlihat basis kekuatan politik dibangun berdasarkan sentimen SARA dan tidak sedikit poltikus yang memanfaatkannya untuk tampil merebut kue kekuasaan dan memperbesar kekuatan partai.

Pada dimensi ekonomi secara berangsur terjadi pemulihan karena adanya subtitusi industri dari pengolahan kayu ke perkebunan sawit. Fakta ini menjadikan sawit sebagai lokomotif baru ekonomi di Kalbar yang juga menyerap banyak tenaga kerja. Pertumbuhan industri perkebunan sawit membawa konsekuensi ekologis berupa bencana asap (jerebu) yang setiap tahun menyelubungi udara Kalbar dan sekitarnya. Termasuk juga problem industrialisasi di daerah : polemik perubahan masyarakat agraris ke masyarakat industri.

Fase Kepemimpinan ketiga adalah era Gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat lewat Pilkada, Cornelis mantan birokrat yang diusung PDIP berkuasa selama sepuluh tahun atau dua periode. Dalam bidang politik, basis kekuatan yang dibangun berdasarkan SARA menemukan ruang eksploitasinya dan mendominasi isu politik Kalbar selama sepuluh tahun.

Harus diakui dalam dua kali Pemilihan Gubernur, isu SARA yang mendominasi wacana publik. Pembelahan masyarakat pasca Pilkada terus berlanjut mengikuti polarisasi politik nasional antara kubu konservatif dan liberal. Terjadi beberapa insiden yang menyulut ketegangan yang dipicu oleh sentimen ideologi dan agama. Tidak ada produksi wacana yang fokus mengawasi kinerja pemerintahan, padahal ada banyak isu menarik di era Cornelis yang menarik diulas seperti isu pemekaran Provinsi baru bernama Kapuas Raya, rancangan energi terbarukan, infrastruktur jalan pedesaan dan pembangunan di wilayah perbatasan.

Pemilihan Calon Walikota Pontianak 2018

Dalam aspek sosial, isu bonus demografi atau melonjaknya populasi angkatan kerja menjadi isu utama. Lonjakan populasi yang diikuti dengan industrialisasi perkebunan dan pertambangan di daerah berdampak pada tergerusnya aktivitas pertanian. Isu ini senada dengan dinamika di bidang ekonomi saat euforia sawit belum berakhir, Kalbar menjanjikan peluang baru, pertambangan bauksit di Tayan-Sanggau dan Kendawangan-Ketapang.

Di Sanggau PT. Antam beroperasi dengan anak perusahanannya PT ICA sedangkan di Ketapang sebuah korporasi multinasional asal Cina bagian dari Harita Group , PT. WHW masuk dan menggelontorkan investasi sebesar 10 triliun. Di samping mengemukanya isu tambang bauksit seturut dengan lonjakan demografi populasi muda, industri kreatif muncul dan mempengaruhi lanskap ekonomi Kalbar khususnya di perkotaan dengan penggerak yang utama anak-anak muda.

Secara umum di ketiga masa kepemimpinan yang berbeda dari Aspar Aswin (Golkar – Militer) => Usman Ja’far (PPP – Pengusaha) => Cornelis (PDIP – Birokrat) pemetaaan isu bergerak sebagai berikut :

Dalam politik kita merangkum pola wacana : Transisi pemerintahan dari sentralistik ke otonomi => Pemekaran dan pemilu => Menguatnya polarisasi berdasarkan politik aliran (SARA).

Dalam ranah sosial wacana yang mendominasi : Konflik etnis => Rekonsiliasi pasca konflik & penguatan basis sosial berdasarkan SARA => Pembelahan masyarakat berdasarkan agama dan idelogi konservatif liberal.

Di sektor ekonomi terjadi perubahan lokomitif : Industri pengolahan kayu => Perkebunan sawit => Pertambangan bauksit dan ekonomi kreatif.

Pola di atas selanjutnya menentukan proses terciptanya kekuatan politik dan turut andil menampilkan aktor berpengaruh di Kalimantan Barat. Proses terbentuknya kekuatan itu tak lepas dari apa yang kami sebut sebagai patronase.

Patronase Politik Kalbar

Tak dapat dipungkiri dalam kontestasi politik kita, setiap kubu atau anasir yang bertarung dibentuk oleh kepentingan yang berbasis pada relasi patron-klien atau patronase. Klien atau eksekutor di lapangan bertindak sebagai subordinat dari patron atau elit yang memiliki kekuasaan dan modal.

Istilah patron berasal dari bahasa Spanyol yang berarti kekuasan (power), status, wewenang dan pengaruh. Sedangkan klien adalah bawahan atau orang yang diperintah. Memahami pola patronase ini penting agar kita bisa membaca bagaimana suatu kekuatan politik terbentuk.

Selanjutnya pola hubungan patron-klien merupakan aliansi dari dua kelompok komunitas atau individu yang tidak sederajat. Baik dari segi status, kekuasaan, maupun penghasilan sehingga menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih rendah (inferior), dan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi (superior). Atau, dapat pula diartikan bahwa patron adalah orang yang berada dalam posisi untuk membantu klien-kliennya (Scott, 1983 dan Jarry, 1991).

Dalam konteks kepemimpinan Kalbar, praktik patronase (patron-klien) yang dominan dapat kita lihat terjadi di tiga sektor yaitu birokrasi, kontraktor dan konsesi.

Di dua masa kepemimpinan Aspar Aswin dan Usman Ja’far terjadi patronase yang nyaris serupa pada bidang birokrasi, kontraktor dan konsesi. Di masa Aspar Aswin dan Usman Ja’far, rezim keduanya bertindak sebagai patron dengan klien yang berasal dari pesisir dengan profil Melayu-Muslim. Hal ini terlihat saat keduanya memimpin birokrasi didominasi oleh pejabat melayu muslim. Begitupula kontraktor yang mendapat akses proyek sebagian besar berasal dari pengusaha melayu-muslim.

Dalam urusan konsesi dinamika mulai terlihat dengan adanya pergeseran pengusaha yang menjadi patron dari rezim yang berkuasa. Awalnya didominasi oleh pengusaha di sektor perkayuan dan perdagangan bergeser ke sektor perkebunan dan pertambangan. Pergeseran ini sangat mempengaruhi konstelasi politik dalam urusan transaksi “supply demand” logistik. Dan tentu yang memanennya adalah penguasa rezim berikutnya yaitu rezim Cornelis.

Ketika Gubernur Cornelis naik, ia melakukan antitesa dari dua rezim sebelumnya dalam birokrasi dan kontraktor. Sepuluh tahun Cornelis berkuasa birokrasi Kalbar didominasi oleh pejabat dari hulu (Dayak-Non Muslim). Dominasi ini juga melahirkan kontraktor/rekanan baru di sektor pengadaan barang dan jasa Pemprov Kalbar. Dominasi kontraktor melayu-muslim tergeser oleh kontraktor dayak-non muslim.

Dengan bekal berkuasa selama sepuluh tahun, Cornelis mampu mengkapitalisasi sumberdaya politiknya. Ia terampil mengkonsolidasikan patron dan kliennya di birokrasi, kontraktor dan konsesi khususnya perkebunan dan pertambangan sehingga rezim Cornelis bersama PDIP menjadi sangat kuat. Hal ini membuat Cornelis tampak dominan bahkan melampaui struktur PDIP sebagai tempatnya bernaung. PDIP Kalbar lebih terlihat seperti kerajaan Cornelis yang mendorong lahirnya politik dinasti.

Kita bisa menyimpukan ini dari dinamika pencalonan Gubernur yang diusung oleh PDIP. Terjadi tarik menarik yang alot antara restu pusat dengan kehendak Cornelis. PDIP Pusat disinyalir mendukung Lasarus, kader PDIP Kalbar di DPR RI untuk maju, sedangkan Cornelis menghendaki anaknnya Karoline diusung PDIP.

Menarik menunggu klimaks dari dinamika ini, ujung dari negosiasi antara PDIP Pusat dengan Cornelis. Siapakah yang mengalah mengingat nyaris di seluruh wilayah Indonesia khususnya Sulsel, Banten dan Kaltim PDIP menjadi terdepan melawan tradisi politik dinasti.

Politisi Pendidik

Tugas utama seorang politisi adalah mendidik dan memberi arah kehidupan masyarakat. Politisi dengan kapasitas pendidik tidak hanya menaruh obsesi pada kekuasaan tapi juga pada pendidikan dan pencerdasan masyarakatnya. Hal ini yang tidak terlihat di dua periode kepemimpinan rezim Cornelis. Wajah politisi hanya muncul untuk urusan kekuasaan tapi absen dalam hal pendidikan dan kaderisasi tokoh. Justru sebaliknya, terjadi pembelahan masyarakat berbasis SARA yang kian meruncing sekaligus membuka peluang lahirnya tradisi usang bernama politik dinasti.

Di masa sebelum Cornelis seperti yang sempat saya sebutkan di atas. Tampil dua tokoh yang bertindak sebagai politisi pendidik. Keduanya adalah Gusti Samsumin dari Golkar dan Alm. Uray Faisal Hamid (Om Cha) dari PPP. Keduannya adalah tokoh sipil yang mengawal reformasi kekuasaan yang didominasi militer. Sama-sama berkiprah di legislatif, dicintai dan dihormati oleh semua kalangan. Kalbar beruntung memiliki keduanya di masa-masa genting pasca reformasi karena keduanya mampu memberi arah bagi masyarakat Kalbar melewati krisis sosial akibat konflik etnis sekaligus krisis ekonomi yang terjadi nyaris bersamaan.

Kedua tokoh inilah yang menjadi God Father politik Kalbar saat itu. Ada dua hal penting yang menjadikan keduanya layak dikenang, Pertama kontribusinya pada pendidikan Kalbar. Kedua kaderisasi politisi pengganti berdasarkan kompetensi.

Hal pertama yang patut ditiru oleh politikus masa kini dari keduanya adalah kepedulian terhadap pendidikan. Tercatat keduanya baik secara langsung dan tidak langsung turut membidani lahirnya dua kampus besar swasta di Kalbar. Jika Universitas Panca Bakti (UPB) berdiri atas inisasi dan dorongan para politisi Golkar senior dimana Gusti Samsumin termasuk di dalamnya. Maka berdirinya Universitas Muhammadiyah Pontianak (UMP) juga tak lepas dari andil Alm. Uray Faisal Hamid. Ketika proses pembangunan UMP, salah seorang tokoh PPP bernama Ishaq Shaleh menjabat sekretaris wilayah PW Muhammadiyah Kalbar. Dari Pak Ishaq Shaleh inilah keran dukungan dari politisi PPP khususunya Om Cha mengalir saat proses pendirian UMP berlangsung.

Dalam urusan kaderisasi tokoh, Gusti Samsumin adalah mentor dari para politisi beken Kalbar seperti anggota DPR RI Zulfadhli dan Bupati Mempawah Ria Norsan. Uray Faisal Hamid juga memiliki kader bernama Ali Akbar anggota DPRD dan Sutamidji Walikota Pontianak dua periode yang kaya prestasi. Dua kader Gusti Samsumin dan Uray Faisal Hamid kini berhimpun dan berkoalisi untuk maju sebagai Calon Gubernur Kalbar. Koalisi Sutamidji dan Ria Norsan adalah bertemunya dua murid dari dua politisi pendidik itu.

Hakekat Pertarungan Pilgub Kalbar

Jika kita asumsikan PDIP jadi mengusung Karolin sebagai calon Gubernur. Maka dapat kita simpulkan pertarungan nanti hanya melibatkan dua kubu : Sutamidji – Norsan mewakili wajah kaderisasi pemimpin berdasarkan kompetensi dari dua tokoh politisi pendidik, Gusti Samsumin dan Uray Faisal Hamid melawan Karolin yang mewakili wajah politik dinasti yang merupakan kehendak rezim Cornelis.

Dalam tataran isu, Pilgub Kalbar nanti juga merupakan pertempuran antar wacana Gubernur berdasarkan kompetensi melawan Gubernur yang menjabat karena isu politik aliran (SARA). Karolin yang belum bisa menjual rekam jejak sebagai eksekutif handal telah memilih untuk mengandalkan isu SARA dalam proses pemenangannya (Disampaikan dalam diskusi kamisan bertema perempuan dan politik di DPP Taruna Merah Putih Jakarta) .

Adapun Midji-Norsan sedari awal telah mulai menggulirkan isu pembangunan untuk semua dengan jargon bersama membangun Kalbar. Keduanya punya rekam jejak yang mudah ditelusuri prestasinya. Kemampuan keduanya mengelola anggaran untuk pembangunan yang tepat sasaran juga sudah teruji.

Selanjutnya tinggal masyarakat Kalbar yang memilih, apakah bergerak mundur dengan melanggengkan tradisi politik dinasti berbasis isu SARA atau bergerak maju dengan Gubernur yang dipilih karena kompetensinya dalam memimpin.

Jika melihat tren demokratisasi, peningkatan pendidikan, bonus demografi, industrialisasi pedesaan dan menggeliatnya ekonomi kreatif di Kalbar, maka kemungkinan untuk terjadinya dinasti politik makin kecil. Wajah politik dinasti rontok nyaris di seluruh wilayah di Indonesia, tren masyarakat menolak. Arah perubahan sudah berhembus dan semoga Kalbar bisa segendang sepernarian dengan ritme kemajuan itu.

Penulis: Abdul Qodir Jaelani aka Qodja Galata

(Departemen Politik dan Hukum KAHMI Kota Pontianak)