UMKM Bukan Lagi Bantalan Ekonomi? Saatnya Negara Membangun “Bantalan” bagi Pelaku Usaha Kecil

Selama bertahun-tahun, kelas menengah menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kelompok ini memiliki daya beli yang cukup kuat untuk menjaga aktivitas perdagangan, mendorong konsumsi rumah tangga, hingga menopang keberlangsungan jutaan pelaku usaha.

Namun kondisi tersebut kini mulai berubah. Jumlah masyarakat kelas menengah terus mengalami penyusutan, sementara kelompok masyarakat rentan justru semakin besar.

Fenomena ini menjadi sinyal bahwa fondasi ekonomi nasional sedang menghadapi tekanan yang tidak ringan.

Ketika daya beli masyarakat melemah, perhatian publik biasanya langsung tertuju kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penyelamat ekonomi.

Sayangnya, kondisi saat ini berbeda dengan krisis ekonomi yang pernah dialami Indonesia pada 1998.

Mengapa Situasi Sekarang Berbeda?

Pada krisis 1998, perusahaan besar dan sektor perbankan menjadi pihak yang paling terpukul akibat tekanan utang luar negeri.

Di sisi lain, masyarakat masih tetap membeli kebutuhan pokok sehingga aktivitas ekonomi lokal tetap berjalan. Dalam situasi tersebut, UMKM mampu bertahan karena pasar domestik masih hidup.

Kini tantangannya jauh lebih kompleks.

Menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah membuat pasar utama produk UMKM ikut mengecil.

Di saat bersamaan, beban hidup rumah tangga meningkat, termasuk berbagai faktor yang menguras likuiditas masyarakat.

Akibatnya, pelaku usaha kecil kehilangan konsumen yang selama ini menjadi sumber utama pendapatan mereka.

Dengan kondisi seperti itu, sulit berharap UMKM kembali menjadi penyelamat ekonomi apabila masyarakat sendiri tidak lagi memiliki kemampuan membeli produk yang mereka jual.

Banyak UMKM Lahir Karena Terpaksa

Tidak semua pelaku UMKM memulai usaha karena melihat peluang bisnis. Dalam beberapa tahun terakhir muncul kelompok baru yang berwirausaha karena keadaan memaksa.

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) membuat banyak pekerja formal kehilangan mata pencaharian.

Sebagian besar akhirnya masuk ke sektor informal dengan membuka usaha kecil menggunakan sisa pesangon yang dimiliki.

Masalahnya, mereka sering kali tidak memiliki pengalaman bisnis, jaringan pemasaran, maupun modal yang memadai.

Usaha dijalankan bukan berdasarkan perencanaan matang, melainkan sebagai jalan terakhir untuk mempertahankan penghasilan keluarga.

Kondisi tersebut membuat tingkat keberhasilan usaha menjadi jauh lebih rentan.

Persaingan Semakin Berat

Di tengah lemahnya permintaan domestik, pelaku usaha mikro juga harus menghadapi derasnya produk impor yang membanjiri pasar digital.

Sebagian besar toko daring memang dimiliki pelaku UMKM, tetapi banyak di antaranya hanya berperan sebagai penjual kembali produk impor, bukan sebagai produsen.

Situasi ini membuat nilai tambah bagi perekonomian nasional menjadi terbatas.

Tekanan semakin besar ketika harga produk impor jauh lebih murah dibandingkan hasil produksi pelaku usaha lokal.

Bagi pedagang kecil yang memiliki modal terbatas, bersaing dalam perang harga jelas bukan perkara mudah.

Akibatnya, banyak usaha mikro berisiko gulung tikar sebelum berkembang.

Menjadi Pengusaha Bukan Solusi untuk Semua Orang

Selama ini berkembang anggapan bahwa seseorang yang kehilangan pekerjaan sebaiknya segera membuka usaha sendiri.

Gagasan tersebut memang terdengar positif, tetapi dalam praktiknya tidak selalu tepat.

Tidak semua orang memiliki kemampuan berwirausaha, akses permodalan, ataupun kesiapan menghadapi risiko bisnis.

Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun bantuan sosial memang memberikan bantuan jangka pendek.

Namun kebijakan tersebut belum menyentuh akar persoalan, yaitu melemahnya daya beli masyarakat dan belum tersedianya sistem perlindungan ekonomi yang kuat bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan.

Gagasan Dana Abadi untuk UMKM

Salah satu gagasan menarik yang layak dipertimbangkan adalah membentuk dana abadi khusus bagi usaha mikro dan kecil.

Konsep ini sebenarnya bukan hal baru. Indonesia telah memiliki pengalaman mengelola dana abadi melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Dengan prinsip menjaga pokok dana tetap utuh dan memanfaatkan hasil investasinya, program tersebut berhasil membiayai puluhan ribu penerima beasiswa hingga jenjang magister dan doktor.

Pendekatan serupa dinilai dapat diterapkan untuk mendukung pengembangan UMKM.

Dana tersebut dapat dimanfaatkan bukan hanya sebagai sumber pembiayaan tanpa bunga, tetapi juga untuk memberikan pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, hingga pembiayaan berbasis bagi hasil bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan ingin membangun usaha secara berkelanjutan.

Potensi pendanaannya pun cukup besar.

Dana wakaf maupun filantropi masyarakat dapat menjadi salah satu sumber yang dikembangkan secara profesional dan transparan agar manfaatnya terus berputar dari generasi ke generasi.

Pengelolaan Harus Profesional

Meski menawarkan peluang besar, dana abadi bukan tanpa tantangan. Pengelolaan harus dilakukan secara disiplin, transparan, dan akuntabel agar nilai pokok dana tetap terjaga.

Pengalaman LPDP menunjukkan bahwa keberlanjutan dana sangat bergantung pada tata kelola yang baik.

Karena itu, jika konsep serupa diterapkan bagi UMKM, aspek pengawasan dan manajemen investasi harus menjadi prioritas utama.

Empat Langkah yang Perlu Dilakukan Pemerintah

Untuk memperkuat sektor usaha mikro dan kecil, terdapat beberapa langkah strategis yang layak menjadi perhatian pemerintah.

Pertama, memulihkan daya beli masyarakat kelas menengah agar permintaan terhadap produk dalam negeri kembali meningkat.

Kedua, menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil serta memberikan dukungan fiskal bagi pelaku usaha mikro agar mampu bersaing.

Ketiga, mendorong transformasi UMKM dari sekadar pedagang produk impor menjadi produsen yang mampu menghasilkan barang bernilai tambah.

Keempat, membangun dana abadi nasional bagi usaha mikro dan kecil sebagai instrumen perlindungan ekonomi jangka panjang yang melibatkan pemerintah serta partisipasi filantropi masyarakat.

Penutup

UMKM tetap menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia.

Namun menjadikan sektor ini sebagai satu-satunya penyangga ekonomi tanpa memperkuat daya beli masyarakat dan sistem perlindungan sosial merupakan pendekatan yang kurang memadai.

Ke depan, kebijakan ekonomi tidak cukup hanya mendorong masyarakat menjadi pengusaha.

Negara juga perlu menghadirkan ekosistem yang memungkinkan pelaku usaha kecil bertahan, berkembang, dan naik kelas.

Apabila Indonesia mampu membangun dana abadi yang berhasil meningkatkan kualitas pendidikan nasional, bukan tidak mungkin model serupa juga dapat menjadi fondasi baru dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

Dengan dukungan yang tepat, UMKM tidak lagi sekadar menjadi bantalan ekonomi saat krisis, melainkan kekuatan produktif yang mampu menciptakan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. (OP)