Dari e-Government ke Smart Regency

Banyak yang menanyakan apa hubungan antara gerakan e-government (yang sudah kita mulai sekitar tahun 2003) dengan gerakan menuju smart city (yang kita mulai sekitar tahun 2017)? Apakah itu dua hal tersebut berbeda, berjalan sendiri-sendiri, atau apa? Saya mencoba merangkaikannya dalam beberapa gambar paparan di bawah ini.

Satu kekhasan di Indonesia adalah hampir semua pemda telah sejak lama menjalankan e-government (yang saat ini disebut sebagai “sistem pemerintahan berbasis elektronik”, disingkat SPBE). Ada pemda yang lebih maju daripada yang lain; tapi secara keseluruhan saat ini kita masih perlu mendorong pemda-pemda untuk lebih meningkatkan lagi SPBE-nya.

e-Government dan Smart Regency

SPBE punya dua sisi layanan: internal dan eksternal. Secara internal, ada unit-unit kerja yang bertugas melayani unit-unit kerja yang lain, membentuk jejaring koordinasi, integrasi dan kerjasama. Tantangan utama yang dihadapi dalam hal ini adalah cara berfikir dan cara kerja yang “ego sektoral”, suka jalan sendiri-sendiri, kurang terkoordinasi, kurang terintegrasi.

Secara eksternal, sudah cukup banyak layanan publik yang kini terasa lebih nyaman, cepat dan terjangkau masyarakat banyak. Tantangannya yang utama, bagaimana agar bagi masyarakat, pemda itu “terasa” satu saja, jangan tiap unit kerja memberikan layanan masing-masing.

Inovasi seperti: Surabaya Single Window, Jogja Smart Services (satu aplikasi untuk semua layanan publik), dan masih banyak lagi terasa sekali memudahkan masyarakat (tidak perlu mengetahui struktur organisasi pemda yang biasanya menunjukkan layanan apa dilayani oleh unit kerja apa).

Untuk membangun e-Government, diperlukan pembangunan infrastruktur, struktur (sumber daya manusia, data, e-literasi, dan sebagainya), dan superstruktur (kelembagaan, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya).

Hal yang paling sering dilupakan adalah perlunya dikelola: data digital-ketersediaan, pengumpulan, integrasi, sekuriti, perlindungan data pribadi, manajemen risiko, manajemen perubahan, dan sebagainya. Dikiranya bila hardware, software dan brainware TIK sudah ada maka everything will be ok. It is not-bagaikan tubuh kekar tanpa darah yang mengalir dengan baik dan lancar.

e-Government bisa menjadi bagian penting dari pilar Smart Governance, dimana bersama pilar-pilar “smart” yang lain membentuk smart city atau regency. Dalam membentuk smart governance (bukan smart government ya), pemerintah perlu mendorong peran serta dan kolaborasi swasta dengan masyarakat (menjadi kekuatan triple helix). Beberapa cara mendorong peran serta dan kolaborasi tersebut, antara lain, melalui penyediaan open data (berbeda dengan konsep keterbukaan informasi publik lho).

Bila tersedia open data, maka banyak pihak (misalnya: kelompok-kelompok startup) untuk memanfaatkan data terbuka tersebut agar dapat ikut memberikan layanan ke publik (sambil mendapat keuntungan), dan ikut memberdayakan masyarakat. Salah satu startup yang kini berjaya adalah Gojek, Grab, dan sejenisnya.

Dengan adanya layanan (angkutan) dari swasta tersebut, maka pemerintah terkurangi bebannya dalam memberikan (angkutan) layanan publik. Bila smart governance sukses, pemda akan menjadi lebih ramping (tapi masih lincah), sekaligus menghidupkan perekonomian (smart economy) ?

Nah, bila semua pilar smart city mampu berjalan dengan baik dan sukses serta penuh inovasi, maka akan terjadi peningkatan kesejahteraan, kemandirian dan keunggulan masyarakat. Smart city memang mencakup seluruh aspek kehidupan kita, dan di kota maupun desa. Smart city (dan SPBE) adalah kerja kita bersama, bukan hanya tugas Dinas Kominfo.

Ayo kita sukseskan dan masukkan program-program smart city ke RPJMD kita masing-masing. Go Smart City, Go Smart Nation, berlandaskan SDM unggul untuk membangun Indonesia Maju! ???

Sumber: Prof. Ir. Achmad Djunaedi, MURP., Ph.D.