BloggerBorneo.com – Teruslah marah. Karena kalian dipalak lewat pajak tinggi untuk menghidupi, melayani dan membayar kepentingan mereka.
Siapa mereka ?
Pemerintahan yang ga becus melayani rakyat. Korup, oligarki, manfaatkan kuasa jabatan untuk membiayai kepentingan koalisi, politisasi APBN untuk kepentingan politik, keuntungan pribadi dan kolega.
Doyan utang.
Giliran APBN jebol, pilih jalan praktis. Lempar beban ke pundak masyarakat. Jadikan PPN sebagai instrumen menarik pendapatan lebih dari rakyat untuk bayar defisit APBN.
Ada banyak cara membayar defisit APBN. Tapi kenapa rakyat yg harus dibebani lewat kenaikan PPN ?
Karena pajak adalah pendekatan paling cepat dan tidak perlu membebani serta mengganggu kepentingan kekuasaan dan kolega politik-bisnisnya.
Sungguh orientasi kebijakan fiskal yg menindas, memiskinkan masyarakat. Baru di awal kekuasaan, Prabowo-Gibran telah menunjukan jati dirinya sebagai pemerintahan penindas rakyat.
Prosentasi kenaikan PPN memang hanya 1%. Tapi implikasi kenaikan PPN terhadap kenaikan inflasi atau harga barang mencapai 9,09 %. Tinggi sekali.
Kok bisa ?
Rumus kenaikan PPN: ((harga baru – harga lama) / harga lama) x 100.
Harga baru 12 – harga lama 11 = 1 / harga lama 11 = 0,090 x 100 = 9,09.
Simulasi Susenas menunjukan, kenaikan inflasi 1% mendorong peningkatan rata-rata garis kemiskinan 1,8%, maka menambah jumlah kemiskinan baru 1,4 juta.
Maka kenaikan inflasi 9,09% x 1,4 juta = 12,7 juta kemiskinan baru berpotensi bertambah.
Jadi, jangan remehkan kenaikan PPN 1%. Jangan ya dek ya !!
Pemerintah sebut, kenaikan PPN 12% akan mendorong kesehatan APBN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8%.
Kalimat ini, tidak bisa dibenarkan. Konsumsi masyarakat mengambil porsi terbesar 58% terhadap pertumbuham ekonomi.
Kenaikan pajak yg mendorong naiknya inflasi dan meningkatnya kemiskinan justru menjadi gambaran jatuhnya daya beli masyarakat.
Jika daya belinya jatuh, maka kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi akan melemah yg selanjutnya mempengaruhi pelemahan pertumbuhan ekonomi.
Belajar dari kasus kenaikan PPN dari 10% ke 11%. Ternyata memukul daya beli rakyat yg ditandai dengan deflasi beruntun selama 5 bulan sejak April 2024.
Dengannya pertumbuhan ekonomi 2024, diprediksi lebih rendah dari 5%. Di bawah target asumsi dasar makro APBN 2025 sebesar 5,02%.
Selain itu, contoh kasus kenaikan PPN dari 10 ke 11% juga hanya mampu menaikkan rasio Value at Risk menjadi 57,1%. Artinya, 42,9% dari potensi penerimaan PPN belum terkumpul.
Artinya kenaikan PPN bukannya menaikan penerimaan pajak, malah menjatuhkan.
Menunjukan bahwa kenaikan PPN yg mendorong kenaikan inflasi memang menekan daya beli masyarakat, penerimaan PPN pun melemah.
Konsep pemerintahan kalap. Pengen cara praktis bayar defisit APBN dengan cara meningkatkan perilaku premanisme “palak rakyat” lewat kenaikan pajak yg “ga ngotak”. Pertimbangannya tidak matang.
Secara teori, kenaikan pajak adalah pendekatan lain selain cetak utang baru dalam rangka memperoleh dana segar untuk membayar defisit APBN.
Strategi ini menjadi alternatif pembiayaan prioritas negara-negara penganut sistem dan budaya politik ekonomi neoliberal seperti Indonesia.
Defisit APBN 2025 bukan main besarnya. capai Rp 616,2 triliun. Kementrian keuangan menyebut, kenaikan PPN 12% sepanjang 2025 akan menambah pemasukan negara Rp 78,76 triliun.
Sangat jauh dari kebutuhan bayar defisit APBN 2025.
Untuk apa pemerintah ngotot naikan PPN jadi 12% kalau hanya mampu mendatangkan pemasukan yang sangat jauh dari kebutuhan defisit APBN dengan cara mengorbankan kesejahteraan masyarakat, menaikan kemiskinan sampai yg berpotensi capai 12,7 juta orang ?
Kebijakan to**l seperti apa ini ?
Kenaikan PPN hanya mendatang tambahan pemasukan Rp 78,76 triliun. Digunakan untuk menambah kekurangan APBN. Lalu bagimana dengan nasib masyarakat miskin baru 12,7 juta jiwa itu ?
Ini tanggung jawab siapa ? Bagimana cara pemerintah bertanggung jawab memulihkan kemiskinan baru itu ? Mau dipulihkan pakai uang dari mana ?
Aturan macam apa ini ?
Catatan pentingnya, PPN dinaikan sebagai cara lain selain mencetak utang baru yg dilakukan pemerintah untuk bayar defisit APBN.
Artinya, masyarakat disuruh berkorban dan menanggung beban pembayaran defisit APBN.
Defisit APBN menunjukan APBN kekurangan uang Rp 616,2 triliun sepanjang 2025. APBN 2025 bolong-mines sebesar itu.
Siapa yg bikin APBN bolong sebesar itu ? Rakyat yg buat ? Tentu saja bukan. Lalu ulah siapa ini ? Jelas saja ulah pemerintah sendiri !!!
Pemerintah yg mana pelakunya ? Pemerimtahan Mulyono selama 10 tahun dengan model politik kebijakan anggaran yg melanggar UU 17 Tahun 2023 tentang manajemen akuntansi negara.
Contohnya, pendanaan proyek infrastruktur dan IKN yg gila-gilaan di luar batas kemampuan keuangan negara. Mengakibatkan belanja meningkat, melampui jumlah pemasukan.
Ada yg bilang, kenapa disalahkan, itu kan untuk rakyat.
Rakyat yang mana, buka lebar biji matamu lalu liat jatuhnya kinerja industri manufaktur, jatuhnya jumlah kelas menengah hampir 10 juta, pengangguran terbuka paling tinggi di ASEAN, UMP paling rendah no. 5 dunia, orang cari kerja susah, giliran bangun usaha sendiri dan ada penghasilan malah dipalakin negara lewat kenaikan pajak, jumlah kemiskinan dan paling parah adalah kesenjangan distribusi pendapatan yg tercermin lewat tingginya gini rasio (yang kaya makin kaya, yang miskin makin m*m*us).
Rakyat mana juga yang ingin habiskan APBN puluhan triliun untuk bangun IKN dan gelar upacara kemerdekaan di IKN ?
Belum lagi ditambah persoalan bocornya APBN akibat diselewengkan perilaku korup pejabat negara.
Semua persoalan itu merusak APBN, menjebol APBN.
Mengakibatkan lemahnya sisa saldo lebih atau SAL untuk pemerintahan baru ini menyusun anggaran belanja sehingga defisit APBN terus berlanjut dengan jumlah yg meningkat.
Itulah salah satu sebab yg bikin prabowo safari ke negara-negara dunia mengemis-ngemis utang dan investasi.
Lalu sekarang rakyat disuruh berkorban untuk membayar perilaku konyol pemerintah lewat kenaikan pajak ?
Enak sekali, enak bener jadi pemerintah ?
Enjoy the power, power and glory. Malas, tidak kreatif, menjajah rakyat.
Saya kira, pemerintah ini akan berbeda, tidak memeras, menindas, memiskinkan masyarakat seperti “Mulyono”. Nyatanya sama saja: penipu, penindas berbaju patriot. (FL)
Sumber: Faisal Lohy
